Sistem Parlementer: Dinamika Kekuasaan yang Responsif
Dalam lanskap tata kelola negara, sistem parlementer berdiri sebagai salah satu arsitektur demokrasi paling dominan di dunia. Inti dari sistem ini adalah fusi kekuasaan antara cabang eksekutif (pemerintah) dan legislatif (parlemen), di mana pemerintah dibentuk dari dan bertanggung jawab penuh kepada parlemen.
Bagaimana Cara Kerjanya?
- Perdana Menteri adalah Jantung Pemerintahan: Berbeda dengan sistem presidensial, Kepala Negara (Presiden atau Monarki Konstitusional) dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri atau Kanselir) adalah dua peran terpisah. Perdana Menteri, yang memimpin kabinet, adalah pemimpin partai atau koalisi partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen.
- Kepercayaan Parlemen adalah Kunci: Pemerintah harus senantiasa mempertahankan dukungan atau "kepercayaan" dari parlemen. Jika pemerintah kehilangan mosi kepercayaan, mereka bisa dipaksa mengundurkan diri atau Perdana Menteri dapat merekomendasikan pembubaran parlemen untuk mengadakan pemilihan umum dini.
- Akuntabilitas Kolektif: Anggota kabinet bertanggung jawab secara kolektif atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Ini berarti mereka berdiri atau jatuh bersama-sama.
- Fleksibilitas dan Responsivitas: Sistem ini dikenal lebih responsif terhadap perubahan opini publik dan dinamika politik, karena pemerintah harus selalu selaras dengan mayoritas parlemen. Ini meminimalkan potensi kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif.
Meskipun dapat menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan jika tidak ada mayoritas yang jelas atau "tirani mayoritas" jika satu partai terlalu dominan, sistem parlementer tetap menjadi pilar bagi banyak negara yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan representasi rakyat dalam pemerintahan. Ini adalah model yang menempatkan parlemen sebagai poros utama dalam menjaga keseimbangan dan dinamika kekuasaan demi kepentingan bangsa.
