Sekolah Cacat Tidak Menyambangi Diperbaiki: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Dinding Retak, Masa Depan Terancam: Siapa Bertanggung Jawab atas Sekolah Disabilitas yang Terlantar?

Di tengah hiruk pikuk pembangunan dan kemajuan pendidikan, ada sudut-sudut yang seolah terlupakan: sekolah-sekolah bagi anak-anak dengan disabilitas. Banyak dari fasilitas ini kondisinya memprihatinkan, jauh dari kata layak, dan luput dari sentuhan perbaikan yang semestinya. Padahal, pendidikan adalah hak setiap anak, tanpa terkecuali.

Dinding yang retak, atap bocor, sanitasi buruk, hingga aksesibilitas yang tidak memadai menjadi pemandangan umum di banyak sekolah khusus. Kondisi ini bukan hanya menghambat proses belajar-mengajar, tetapi juga membahayakan keselamatan siswa dan guru. Lingkungan yang tidak mendukung justru memadamkan semangat dan potensi anak-anak berkebutuhan khusus, menjauhkan mereka dari impian dan kesempatan yang sama.

Pertanyaannya kemudian mengerucut: siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi memilukan ini?

1. Pemerintah Pusat dan Daerah: Sebagai pemegang kebijakan dan alokasi anggaran, merekalah garda terdepan. Prioritas anggaran untuk perbaikan infrastruktur pendidikan, khususnya sekolah disabilitas, seringkali masih minim atau tidak tepat sasaran.
2. Kementerian Pendidikan: Bertanggung jawab atas standar fasilitas pendidikan yang layak dan inklusif. Monitoring dan evaluasi kondisi sekolah harusnya dilakukan secara berkala dan diikuti dengan tindakan nyata.
3. Dinas Pekerjaan Umum (PU): Seringkali terlibat dalam pembangunan atau renovasi gedung. Koordinasi yang buruk atau pengawasan yang longgar bisa menjadi akar masalah.
4. Komite Sekolah dan Masyarakat: Meskipun tidak memiliki otoritas anggaran sebesar pemerintah, peran mereka sebagai pengawas lokal dan penyambung lidah aspirasi sangat penting untuk menyuarakan kondisi sekolah dan menuntut perbaikan.

Fenomena sekolah disabilitas yang terlantar adalah cerminan kegagalan kolektif. Ini bukan hanya tentang gedung, tetapi tentang masa depan generasi. Tanggung jawab ini bukan milik satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa. Sudah saatnya ada political will yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, pengawasan yang ketat, dan kesadaran kolektif untuk memastikan setiap anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang layak dan aman. Jangan biarkan dinding retak menjadi simbol retaknya harapan.