Politik Transaksional: Ketika Prinsip Tergadaikan
Dalam lanskap politik modern, fenomena "politik transaksional" kian mencolok. Ini adalah sebuah pendekatan di mana politik tidak lagi berlandaskan pada ideologi, visi, atau kepentingan publik yang luhur, melainkan pada kalkulasi untung-rugi dan tukar-menukar kepentingan sesaat. Ibarat pasar, kekuasaan dan kebijakan menjadi komoditas yang diperdagangkan.
Inti dari politik transaksional adalah "quid pro quo" – saya memberi ini, Anda memberi itu. Manifestasinya beragam: mulai dari pembentukan koalisi politik yang rapuh berdasarkan bagi-bagi kursi atau jabatan, dukungan legislatif yang ditukar dengan proyek atau kebijakan tertentu, hingga pembiayaan kampanye yang berujung pada janji-janji kebijakan yang menguntungkan donatur. Fokus utamanya adalah pencapaian tujuan pragmatis dan keuntungan jangka pendek, baik bagi individu, kelompok, maupun partai.
Dampak dari politik transaksional ini sangat destruktif bagi demokrasi. Pertama, ia merusak integritas sistem politik, melahirkan kebijakan yang bias dan tidak pro-rakyat karena didikte oleh kepentingan sekelompok kecil. Kedua, praktik ini menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebab keputusan politik bukan lagi berdasarkan meritokrasi atau kebutuhan, melainkan kesepakatan di balik meja. Ketiga, kepercayaan publik terhadap institusi politik terkikis habis, menyebabkan apatisme dan sinisme massal. Politik kehilangan marwahnya sebagai alat perjuangan cita-cita luhur, merosot menjadi arena tawar-menawar kepentingan pribadi.
Politik transaksional adalah ancaman nyata bagi fondasi demokrasi yang sehat. Ia menggeser fokus dari pelayanan publik ke arah negosiasi kepentingan sempit, menggadaikan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Sudah saatnya kita menuntut dan mendorong politik yang kembali berlandaskan pada integritas, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik yang lebih luas, bukan sekadar kalkulasi transaksi.
