Tanah Merah, Keadilan Pudar: Ketika Kesetaraan Jadi Mimpi di Konflik Lahan
Di tengah gemuruh pembangunan dan klaim atas sumber daya, bentrokan tanah menjadi pemandangan yang tak asing di banyak wilayah. Namun, di balik setiap sengketa, tersembunyi sebuah ironi pahit: janji kesamarataan bagi penduduk lokal, terutama yang rentan, seringkali kandas di tengah jalan. Mereka, yang seharusnya menjadi pemilik atau setidaknya mitra yang setara, justru mendapati hak-hak mereka tergerus, tergusur, dan tak berdaya.
Inti masalahnya terletak pada ketimpangan kekuasaan yang mencolok. Masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal sering berhadapan dengan korporasi raksasa atau proyek pembangunan berskala besar yang didukung kekuatan modal dan terkadang, aparatur negara. Hukum yang seharusnya melindungi justru kerap multitafsir atau tumpul ke atas, mengabaikan hak-hak tradisional dan historis penduduk. Proses negosiasi yang tidak transparan, ganti rugi yang tidak layak, hingga intimidasi dan kriminalisasi menjadi bagian dari narasi pahit ini.
Akibatnya, alih-alih memperoleh keadilan dan kesetaraan dalam pembagian manfaat atau ganti rugi yang layak, mereka justru tergusur dari tanah leluhur, kehilangan mata pencarian, dan terjerumus dalam kemiskinan. Tanah yang menjadi sumber kehidupan dan identitas, kini hanya menyisakan cerita pilu tentang janji kesetaraan yang tak pernah tiba.
Situasi ini menuntut refleksi mendalam. Kesamarataan bukanlah sekadar jargon, melainkan hak asasi yang harus diperjuangkan. Reformasi agraria yang sejati, penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal adalah kunci untuk mengakhiri siklus ketidakadilan ini. Tanpa perubahan fundamental, bentrokan tanah akan terus menjadi arena di mana kesetaraan hanya akan menjadi mimpi yang tak pernah terwujud bagi mereka yang paling rentan.