MEDAN, KABARE.ID - Presiden Joko Widodo mengecek penataan Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Minggu, 12 Februari 2023. Kegiatan tersebut Presiden lakukan sambil bersepeda pagi bersama Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Ya sepedaan dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, untuk melihat dimulainya penataan kota di Kota Medan,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media di Pos Bloc Medan.

Presiden mulai mengayuh sepedanya dari hotel tempatnya bermalam menuju Jalan Perintis Kemerdekaan sekitar pukul 07.18 WIB. Kurang lebih 6 km rute yang dilalui Presiden antara lain mencakup Jembatan Sungai Deli, melintasi Monumen Guru Patimpus, melintasi Air Mancur Sudirman, hingga berakhir di Jalan Balai Kota.

Tampak Presiden yang mengenakan kaus putih dengan jaket berwarna hijau dipanggil secara antusias oleh masyarakat yang juga sedang berolahraga saat itu. “Pak Jokowi, pak Jokowi,” panggil masyarakat.

Salah satu masyarakat yang juga sedang bersepeda saat itu, Heru, merasa senang bisa bertemu langsung dengan Presiden. “Alhamdulillah senang lah, Mas, yang pasti baru pertama ini lah seumur hidup saya bertemu dengan Presiden,” ceritanya.

Sesampainya di Jalan Balai Kota, Presiden melanjutkan olahraga paginya dengan berjalan kaki di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) hingga kembali ke hotel tempatnya bermalam sambil meninjau sejumlah infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan, antara lain Stasiun Medan, Lapangan Merdeka, hingga trotoar.

Perubahan dalam dua tahun

Presiden Jokowi meyakini penataan yang tengah dilakukan di sejumlah kawasan di Kota Medan akan menciptakan perubahan yang besar dalam satu-dua tahun ke depan.

“Kita melihat mungkin dalam setahun-dua tahun ini akan terjadi perubahan besar,” ucapnya.

Menurut Kepala Negara, penataan tersebut akan menjadikannya sebagai simbol atau landmark Kota Medan, di antaranya Presiden menyebut Lapangan Merdeka dan Kesawan.

“Tentu saja dengan isi kegiatan dan event-event,” sambungnya.

Lebih lanjut, Presiden memandang bahwa hal terpenting dalam penataan tersebut adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan keberanian karena memiliki kesulitan tersendiri.

“Ini memerlukan keberanian karena menyangkut ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang milik BUMN, ada yang milik swasta, ada yang milik pribadi. Saya kira yang sulit adalah mengintegrasikan itu. Tapi saya melihat sudah dimulai, akan sangat bagus,” tandasnya. (BPMI Setpres)