Keamanan Dobel: Bumerang Distribusi Bansos
Niat mulia untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran seringkali terbentur pada sebuah ironi: "keamanan dobel" dalam pengumpulan dan verifikasi informasi. Istilah ini merujuk pada praktik pengumpulan data dan proses verifikasi yang berlapis-lapis, bahkan redundan, oleh berbagai pihak atau pada tahapan yang berbeda untuk program bansos yang serupa.
Misalnya, satu keluarga mungkin diminta memberikan dokumen identitas dan keterangan ekonomi yang sama berulang kali oleh lembaga yang berbeda atau untuk jenis bantuan yang berbeda. Meskipun tujuannya baik—menghindari penyalahgunaan dan salah sasaran—praktik ini justru menjadi bumerang.
Akibatnya? Distribusi bansos menjadi lambat, proses administrasi membengkak, dan masyarakat penerima bantuan merasa frustrasi. Data yang seharusnya melindungi malah menjadi penghalang utama, menunda akses terhadap bantuan yang sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi mendesak.
Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan yang lebih cerdas dan terintegrasi. Pemerintah perlu menyederhanakan alur data, membangun sistem basis data terpusat yang bisa diakses dan divalidasi oleh berbagai pihak terkait, serta mengurangi duplikasi permintaan informasi. Fokus harus pada efektivitas verifikasi, bukan kuantitas lapisannya.
Keselamatan informasi memang krusial, namun bukan berarti harus rumit dan menghambat. Mencari keseimbangan antara kehati-hatian dan efisiensi adalah kunci agar bansos benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, tanpa terjerat oleh birokrasi yang justru diciptakan atas nama ‘keamanan’.