Jeratan Oknum ASN di Dana Dusun: Pembangunan Terancam!
Kasus penggelapan anggaran dusun oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin mencuat ke permukaan. Ini bukan lagi soal sistem yang bobrok secara keseluruhan, melainkan ulah individu ASN yang menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan publik demi keuntungan pribadi. Mereka, yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan dan pembangunan, justru menjadi parasit yang menggerogoti hak-hak masyarakat desa.
Modus operandinya beragam, mulai dari memanipulasi laporan keuangan, membuat proyek fiktif, hingga menaikkan harga (mark-up) barang dan jasa secara tidak wajar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital, pemberdayaan masyarakat, atau peningkatan kesejahteraan, kini raib ke kantong-kantong pribadi oknum tersebut. Akibatnya, pembangunan dusun terhambat, fasilitas umum terbengkalai, dan masyarakat kehilangan kesempatan untuk maju.
Dampak dari tindakan ini sangat merusak. Selain kerugian finansial yang besar, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pemerintah desa runtuh. Citra ASN yang seharusnya bersih dan berintegritas tercoreng parah. Untuk mengatasi masalah ini, penindakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap setiap oknum yang terlibat.
Lebih dari itu, perlu penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, audit berkala yang ketat, serta penanaman nilai integritas dan antikorupsi secara masif. Setiap rupiah anggaran dusun adalah amanah rakyat yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh demi tercapainya pembangunan yang merata dan kesejahteraan desa.