Jalur Tol Baru: Menggusur Ribuan Mimpi, Membangun Jalan?
Sebuah cetak biru jalur tol terbaru yang digadang-gadang akan meningkatkan konektivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi kini menjadi sorotan tajam. Proyek ambisius ini, meski menjanjikan efisiensi perjalanan dan memangkas waktu tempuh, datang dengan harga sosial yang mahal: potensi penggusuran ribuan rumah penduduk di berbagai wilayah.
Rencana pembangunan koridor-koridor tol baru atau perluasan jalur eksisting ini menempatkan ribuan keluarga dalam ketidakpastian. Banyak di antara mereka adalah warga yang telah menempati lahan secara turun-temurun, membangun kehidupan, mata pencarian, dan jaringan komunitas selama puluhan tahun. Ancaman relokasi paksa bukan hanya berarti kehilangan tempat tinggal, tetapi juga runtuhnya tatanan sosial, ekonomi, dan identitas yang telah mereka rajut.
Proses pembebasan lahan yang kerap diwarnai negosiasi alot dan kekhawatiran akan ganti rugi yang tidak adil menambah daftar panjang penderitaan warga terdampak. Dilema pun mencuat: di satu sisi, infrastruktur modern adalah pendorong kemajuan; di sisi lain, pembangunan tidak boleh mengorbankan hak dasar dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah dan pengembang dituntut untuk mencari solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Transparansi dalam perencanaan, partisipasi aktif warga terdampak, serta skema ganti rugi yang adil dan memadai—termasuk penyediaan hunian pengganti yang layak—menjadi kunci untuk meredam konflik dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar berkeadilan, tanpa harus menggusur ribuan mimpi demi sebidang jalan.