Tangan Jahil, Hukuman Adil: Jerat Pidana bagi Perusak Fasilitas Publik
Fasilitas umum adalah nadi kehidupan kota. Dari bangku taman, lampu penerangan jalan, halte bus, hingga rambu lalu lintas dan jembatan penyeberangan, semuanya dibangun dengan uang rakyat untuk melayani kebutuhan masyarakat. Namun, tak jarang aset vital ini menjadi korban tangan-tangan jahil yang merusak. Aksi perusakan ini bukan sekadar tindakan vandalisme biasa, melainkan kejahatan serius yang merugikan kita semua.
Kerugian yang Berlipat Ganda
Perusakan fasilitas publik membawa dampak kerugian yang berlipat ganda. Pertama, kerugian materiil. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar dari uang pajak untuk perbaikan, yang seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan atau pelayanan publik lainnya. Kedua, kerugian non-materiil. Kerusakan ini mengganggu kenyamanan, keamanan, dan estetika lingkungan. Lampu jalan yang pecah bisa memicu kecelakaan, halte yang rusak menyulitkan pengguna transportasi, dan coretan di dinding menciptakan kesan kumuh.
Jerat Hukum yang Tegas
Hukum di Indonesia secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku perusakan fasilitas umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 406 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang milik orang lain (termasuk milik negara/publik), diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda yang signifikan.
Selain KUHP, beberapa undang-undang lain juga memuat ketentuan pidana spesifik, misalnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) yang mengatur perusakan rambu atau marka jalan, serta UU Jalan (UU No. 38 Tahun 2004) yang melindungi infrastruktur jalan. Sanksi yang diberikan tidak main-main, meliputi hukuman penjara dan denda yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.
Tanggung Jawab Bersama
Lebih dari sekadar ancaman pidana, perusakan fasilitas umum adalah cerminan minimnya kesadaran akan kepemilikan bersama dan tanggung jawab sosial. Fasilitas tersebut ada untuk melayani kita semua; menjaganya adalah kewajiban setiap warga negara.
Maka, mari kita sadari bahwa setiap tangan jahil yang merusak fasilitas publik bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak dan kenyamanan sesama. Jadikan kepedulian sebagai benteng utama, agar fasilitas umum tetap lestari dan berfungsi optimal bagi kemajuan bersama.