Pemerkosaan: Melawan Luka, Menggapai Keadilan
Tindak pidana pemerkosaan adalah kejahatan kemanusiaan yang mendalam, merobek hak asasi dan martabat seseorang. Dampaknya tidak hanya fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikis, stigma sosial, dan kehancuran hidup yang berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban adalah keniscayaan.
Di Indonesia, payung hukum untuk korban pemerkosaan semakin diperkuat. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku, hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi angin segar. UU TPKS memberikan definisi yang lebih luas, mekanisme pelaporan yang lebih sensitif, serta fokus pada pemulihan korban dan restitusi (ganti rugi). Perlindungan anak juga diatur dalam undang-undang terpisah yang menegaskan prioritas pada kepentingan terbaik anak.
Perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan tidak berhenti pada penghukuman pelaku semata, tetapi mencakup serangkaian hak esensial: hak atas penanganan yang sensitif dan non-diskriminatif, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan dari reviktimisasi (mengalami kekerasan ulang dalam proses hukum), hak privasi, serta akses pada layanan pemulihan fisik dan psikis. Lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) memainkan peran vital dalam memberikan perlindungan fisik dan psikologis selama proses hukum.
Namun, perlindungan hukum ini tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Stigma sosial seringkali menjadi beban tambahan bagi korban, menghambat mereka untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, edukasi publik, empati, dan keberanian untuk bersuara adalah kunci.
Pada akhirnya, tindak pidana pemerkosaan menuntut respons holistik: penegakan hukum yang tegas, pemulihan korban yang komprehensif, dan masyarakat yang mendukung. Hanya dengan kolaborasi ini, keadilan dapat ditegakkan dan korban dapat memulai perjalanan menuju pemulihan dan martabat yang utuh.