Monday 8 May 2015 / 22:03
  • Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Doed Joesoef, meninggal dunia, Selasa (23/1/2018), pukul 23.55 WIB. 
BISNIS

Budaya Tak Bisa Diatur

Fransiskus Xaverius Mudji Sutrisno

Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU) yang digodok Komisi X DPR RI, sempat mencantumkan ‘kretek tradisional’ sebagai warisan budaya yang wajib dilindungi negara. Setelah terjadi polemik di publik, dalam rapat internal Komisi X minggu kedua Oktober lalu, pasal tersebut dihapus.

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Kebudayaan sejatinya menampilkan kepedulian negara terhadap nilai-nilai, tradisi, hingga hasil karya luhur yang hidup tahunan di masyarakat. Pembentukan RUU ini diharapkan mendorong kebijakan pembangunan yang kian berbudaya, berkharakter, dan melindungi situs-situs cagar budaya. Setidaknya, RUU ini jadi legitimasi hukum untuk produk-produk budaya sehingga negara lain tak bisa asal klaim.

Dalam rokok kretek ada campuran tembakau dan cengkih. Seperti yang diketahui, cengkih merupakan tanaman endemik Indonesia yang sejak dulu menjadi komoditas penting. Cengkih juga menjadi alasan kolonialis barat datang, kemudian menjajah Indonesia.

Namun, kretek merupakan produk yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung berbagai zat beracun. Karena itu, tidak seharusnya kretek masuk dalam undang-undang. Jika elit politik mengabaikan dampak buruk akibat rokok pada generasi muda di Indonesia, ini menunjukan mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa.

Yang lebih disesalkan, elit sudah menggunakan dalih rasionalisasi atau memakai argumentasi yang seakan–akan benar untuk membenarkan hal keliru dan tidak masuk akal. Misalnya, mereka beralasan ingin menyejahterakan petani tembakau. Apabila ini sebabnya, seharusnya mereka bisa membuat peraturan khusus mengenai petani tembakau.

Dalam sejarah bangsa ini, sejak kretek ditemukan hingga akhirnya populer di dunia, petani tembakau dan cengkih hanyalah alat. Negara sekadar meneruskan sistem penjajahan Belanda, dimana perusahaan besar diberikan wewenang dan kesempatan lebih besar untuk mengelola lahan tembakau dan cengkih milik pemerintah.

Pasal kretek masuk ke dalam RUU Kebudayaan bisa dikategorikan upaya untuk melawan nilai kebudayaan. Karena kebudayaan tidak pernah bisa diundang-undangkan, tak bisa diatur-atur.

Kebudayaan adalah proses antar manusia memberi makna pada keseharian, kehidupan, dan tindakan. Kebudayaan itu adalah rahim untuk peradaban itu sendiri. Sistem nilai yang dianut harus dikomunikasikan dengan simbol. Ini untuk memaknai dan menamai. 

Oleh karena itu ada bagian-bagian dari kebudayaan yang tidak akan pernah bisa diatur dan memasukkan ke dalam undang-undang. Bagian-bagian itu adalah kemampuan manusia dalam kegiatan keagamaan, kemampuan atau potensi manusia untuk membuat ilmu pengetahuan, kemampuan manusia untuk keindahan (estetika), kemampuan manusia untuk melakukan dan memilih perilaku yang baik (etika).

Tatanan nilai itu harus dibiarkan berkembang seiring prosesnya. Dalam peradaban Indonesia, nilai-nilai tersebut adalah bahasa keadilan atau bahasa kesejahteraan untuk melaksanakan Pancasila dan kebudayaan secara benar dan nyata. Dengan kata lain, kebudayaan berkembang mengikuti arah Pancasila. Jika kebudayaan diatur dalam undang-undang, ini sama saja membiarkan kebudayaan menuju proses kebiadaban. Pada akhirnya, kebudayaan di Indonesia tak akan pernah jadi proses humanisasi.

Foto: Dhodi Syailendra

Popular Post

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR