Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Wapres Jusuf Kalla Soroti Politik Identitas

Wapres Jusuf Kalla menerima cinderamata dari Ketua Umum PWI Pusat Margiono (kiri) disaksikan Menko Perekonomian Darmin Nasution, dalam acara Business Lunch "Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik" (2/8/2018) di Hotel Aryaduta. (Foto:Setwapres)

Politik identitas itu tidak hanya ada di Indonesia. Melainkan selalu ada di negara-negara demokrasi.

JAKARTA-KABARE,ID : Melihat realitas politik identitas di Tanah Air, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai tidak separah yang dibicarakan masyarakat, misalnya dalam Pilkada DKI Jakarta, pada 2017 yang lalu. 

"Politik identitas itu ada di semua negara demokrasi, bukan hanya di Indonesia, Banyak orang salah kaprah, seakan-akan Pilkada Jakarta itu menyebabkan perpecahan, ada suatu politik identitas yang besar," ujar JK dalam Diskusi Business Lunch "Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik", yang digelar PWI Pusat di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Dalam sesi tanya jawab usai ia memberikan pidato kunci, JK didampingi Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dipandu oleh Direktur Utama Metro TV Suryopratomo.

JK mengakui bahwa politik identitas ada eksesnya, tetapi tidak separah apa yang dikatakan orang tentang Pilkada DKI Jakarta. Berdasarkan data hasil Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, jelas Wapres, pemilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat waktu itu, justru lebih banyak non-Kristiani.

Hal itu terlihat dari persentase pemilih non-Islam di DKI Jakarta sebanyak 21 persen, sementara perolehan suara Ahok-Djarot mencapai 43 persen. "Di DKI, pemilih non-Islam yang sekiranya memilih Ahok, itu cuma 21 persen; tetapi warga DKI yang memilih Ahok kan 43 persen. Jadi lebih banyak pemilih Islam yang memilih Ahok dibandingkan pemilih non-Islam. Berarti, sebenarnya, tidak ada, tidak terbelah ini, politik identitas," ucap Wapres JK tanpas teks.

Untuk memberi perspektif peserta diskusi, JK mengambil contoh kondisi politik identitas yang terjadi di Amerika Serikat. Perlu waktu sedikitnya 175 tahun untuk warga Amerika Serikat memiliki presiden beragama Katolik. Di AS, yang mayoritas Kristen Protestan, baru memiliki presiden Katolik pertama itu setelah 175 tahun, John F. Kennedy. Bahkan, masyarakat AS perlu 240 tahun untuk orang kulit hitam bisa jadi Presiden (Barack Obama).

Paling Rumit di Dunia  

(Ki-ka) Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Kabare.id/ysh)

 

Menyinggung soal Pemilu 2019 yang akan berlangsung April 2019, JK menilai akan menjadi Pemilu paling rumit di dunia. Oleh karena setiap orang akan memegang lima kertas suara, berisi berbagai macam partai dan calon. Kertas suara tersebut akan memuat antara lain pilihan calon DPR Nasional, DPR Tingkat I, DPR Tingkat II, DPD dan calon presiden dan pasangannya.

Banyaknya kertas suara yang harus dipilih tiap orang, menurut  JK, akan membuat proses menghitungnya menjadi rumit, sehingga butuh pengawasan yang kuat. JK berharap KPU, Bawaslu, Masyarakat dan Pers turut mengawasi.

Untuk itu dibutuhkan suasana damai. Di sinilah JK mengimbau kepada media massa dan media sosial Tanah Air agar turut menciptakan ketenangan masyarakat, dan menjaga independensi. Sehingga siapapun pemenangnya nanti, dapat meningkatkan ekonomi lebih baik. (ysh)

Yusuf Susilo Hartono

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post