Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Undang-undang Terlalu Banyak Buat Indonesia jadi Lambat

Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar membuka Muktamar PKB 2019, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8) malam. (Foto: JAY/Humas Setkab)

Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kecepatanlah yang akan membawa sebuah negara menjadi negara maju. Dan salah satu penghambat kecepatan adalah terlalu banyak undang-undang yang mengikat.

BALI - KABARE.ID: Saat memberikan sambutan pada Pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019, di Bali, Selasa (20/8) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan pengalamannya bertemu Sheikh Muhammad dari Uni Emirat Arab (UEA) saat berkunjung ke Abu Dhabi tahun 2015 lalu.

Begitu turun dari pesawat, Presiden Jokowi mengaku diajak naik mobil Sheikh Muhammad yang dikendarai sendiri oleh Sheikh Muhammad.

“Artinya apa? Keprotokolan itu sudah tidak ada, tidak ada. Hampir tidak ada di sana. Begitu cepat, simple dan sederhana. Tidak diatur-atur, diatur-atur, ribet, ruwet,” kata Jokowi.

Kenyataan tersebut, menurutnya, beda dengan di Indonesia yang terlalu banyak diatur, terlalu banyak Peraturan Undang-undang, Perpres, Permen, Pergub, Perda, Perwali, Perbupati.

"Kita ini menjerat diri kita sendiri, yang buat kita sendiri, yang bingung kita sendiri, yang nggak bisa cepat juga kita sendiri,” kata Jokowi seraya mengisahkan, saat dirinya hendak memutuskan keputusan diingatkan ada undang-undangnya, mau cepat diingatkan kembali hati-hati.

“Lho yang bikin ini kita sendiri, kok kitanya nggak cepet, gara-gara yang kita buat itu,” ujar Jokowi.

Pada kesempatan berdua dengan Sheikh Muhammad itu, Jokowi mengaku sempat menanyakan mengenai bagaimana Uni Emirat Arab bisa tumbuh begitu cepat, pendapatan per kapita 43.000 dollar AS sementara Indonesia baru di angka 4.000 dollar AS.

"Beliau menyampaikan pada saya, Presiden Jokowi, tahun 60 kami dari Dubai ke Abu Dhabi itu masih naik onta,” kata Jokowi mengungkapkan jawaban Sheikh Muhammad seraya menambahkan, saat itu Indonesia sudah naik Holden dan Impala.

Jokowi menambahkan pada tahun 1970an, menurut Sheikh Muhammad dari Dubai ke Abu Dhabi masih naik truk dan naik pick up, sementara Indonesia tahun itu sudah naik Toyota Kijang.

Tetapi begitu menginjak tahun 1980-1985an, di sana sudah melompat semuanya, Indonesia masih naik Kijang.

"Kuncinya apa? Kecepatan. Jadi sering saya sampaikan ke depan tidak lagi negara besar menguasai negara kecil, negara kaya menguasai negara miskin, tetapi negara cepat akan menguasai negara yang lambat,” kata Jokowi.

Saat masih menjadi Walikota Solo, Jokowi mengaku merasakan betapa cepatnya pemerintah Uni Emirat Arab melayani permohonan izin investasi di negaranya.

"Saya datang ke sana karena sudah online saat itu, saya datang ke situ saya tanda tangan. Kemudian mereka diperintah kembali lagi ke meja awal, izin-izin sudah selesai semuanya. Enggak ada 30 menit , dan itu sudah 17 tahun yang lalu,” kata Jokowi.

Ia membandingkan waktu yang diperlukan untuk izin membangun pembangkit listrik di Indonesia, yang (waktu itu) harus menyelesaikan 259 izin, dan perlu waktu 6 tahun. Sekarang diakuinya tinggal 58 perizinan, tetapi waktunya juga masih 1 tahunan, belum sesuai yang diharapkan.

“Coba, sekarang bandingkan. Bagaimana kita akan maju kalau ini diteruskan. Tidak bisa lagi. Budaya seperti ini diterus-teruskan,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa kecepatan itulah yang akan membawa negara ini menjadi negara maju. Ia juga mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua DPR RI agar tidak membuat undang-undang yang terlalu banyak.

"Pak, sekarang kita nggak usah buat undang-undang banyak-banyak lah, sedikit tapi kualitasnya yang baik. Saya sudah sampaikan juga pada asosiasi DPRD,” kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar Pemda dan DPRD tidak perlu buat banyak-banyak Peraturan Daerah. “Buat satu dua tapi kualitasnya yang baik, melindungi kepentingan rakyat, melindungi kepentingan negara, melindungi kepentingan daerah. Itu yang dibutuhkan,” kata Jokowi.

Pembukaan Muktamar PKB tahun 2019 ini juga dihadiri antara lain oleh Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. (*)  

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post