Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Tujuh Rumusan Musyawarah Besar Pemuka Agama

Presiden Joko Widodo, foto bersama peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama. (Foto: Sekretariat Presiden).

Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta, 8-10 Februari 2018, menghasilkan tujuh rumusan mendasar, menyangkut NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk kerukunan umat beragama dan Pemilu.

JAKARTA-KABARE.ID :  Para pemuka agama di Indonesia meyakini bahwa Pancasila menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis, pengakuan teologis dan kristalisasi nilai-nilai agama.  Indonesia  merupakan rumah bersama bagi semua elemen bangsa Indonesia yang majemuk. Karena itu, umat beragama harus berkomitmen mempertahankan NKRI melalui pengamalan nilai-nilai secara sungguh dan konsisten.

Hal ini merupakan satu dari tiga bagian rumusan isu pertama tentang pandangan dan sikap umat beragama tentang NKRI yang berdasarkan Pancasila. Dimensi rumusan isu pertama ini menekankan, selain Indonesia sebagai rumah bersama yang majemuk, juga NKRI adalah bentuk terbaik dan final yang harus dipertahankan.  Bagi mereka yang ingin mengubah  NKRI yang berdasarkan Pancasila, sebagai ancaman serius, perlu dilakukan pendekatan dialogis dan persuasif melalui pendidikan dan penyadaran.

Musyawarah besar yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, dan diikuti oleh 450 tokoh lintas agama -- Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dll -- baik pusat maupun daerah, digelar oleh Utusan Khusus Presiden untuk Dialog  dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP). "Kegiatan musyawarah ini untuk mendialogkan berbagai isu kebangsaan terkini di antara pemeluk agama di Indonesia, serta membangun kesepakatan-kesepakatan yang berwibawa lintas para pemuka agama bagi kelangsungan bangsa ini," tutur Ketua Panitia Pelaksana Pdt. Jacky Fritz Manuputty di sela-sela musyawarah di Hotel Syahid Jaya, Jakarta.

Pada rumusan isu kedua yang terkait dengan kebhinekaan, menekankan antara lain bahwa pemuka agama harus berperan aktif dalam mendorong keluarga, masyarakat, pemerintah dan media massa untuk memberikan pendidikan kebhinekaan kepada seluruh elemen bangsa melalui internalisasi nilai-nilai kebhinekaan menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa.

Pada rumusan isu keempat yang menyangkut etika kerukunan antar umat beragama, terdapat enam hal mendasar. Dua di antaranya, setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan sadudara sebangsa.  Setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati.

Rumusan isu kelima, tentang penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, salah satunya menegaskan bahwa pemuka agama di Indonesia memandang bahwa penyiaran agama hendaknya dalam semangat menghargai agama lain. Ditekankan juga, agar menhindari berbagai cara yang dapat menimbulkan prasangka saling merebut umat agama lain, dan tidak menggunakan simbol-simbol agama lain dalam penyiaran agama. Sehingga penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama.

Rumusan isu keenam tentang etika intra umat beragama, dua dari lima hal menegaskan bahwa masalah intra agama diselesaikan oleh masing-masing agama. Dan pemuka agama menegaskan bahwa agama tidak boleh dimanipulasi oleh pihak manapun dan untuk kepentingan apapun.

Rumusan isu ketujuh, tentang faktor-faktor non-agama yang mengganggu kerukunan umat beragama. Menyangkut ketidak-adilan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pendidikan, lemahnya penegakan hukum, krisi relasi sosial, dekadensi moral, perilaku seks bebas yang dipengaruhi media massa dan media sosial, dan penyalah gunaan kekuasaan ekonomi dan politik untuk meraih dukungan umat beragama. Serta konflik internasional yang berdampak negatif pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Musyawarah Besar Pemuka Agama. (Foto: Sekretariat Presiden).

 

Di luar rumusan isu-isu keagamaan tersebut, ada satu rumusan politik, dalam isu ketiga, tentang pemerintah yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi yang terdiri empat butir.  Salah satu butirnya menyebutkan Pemilu adalah sarana konstitusional yang beretika, yakni jujur dan adil. Dan pada butir lain menegaskan pemuka agama berkewajiban untuk megingatkan pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) agar tetap konsisten menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai yang diamanatkan Undang Undang Dasar 1945.

Tujuh pokok hasil Musyawarah Besar Pemuka Agama tersebut disertai rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, legislatif, media, pemuka agama dan pendidik. Di antaranya berbunyi, pemuka agama harus menjadi teladan dan pelopor kerukunan antar umat beragama. Dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi solusi bersama. Supaya umat beragama membentuk kelompok binaan usaha di semua tingkatan untuk memajukan ekonomi kerakyatan.

 

Yusuf Susilo Hartono

Yusuf Susilo Hartono

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post