Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK

Presiden Jokowi saat menyampaikan sikap pemerintah terkait usulan revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, pada Juma (13/9/2019). (foto: Setneg)

Jokowi mengaku tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK.

JAKARTA – KABARE.ID: Presiden Joko Widodo menolak sejumlah substansi yang disampaikan oleh DPR dalam pembahasan revisi UU KPK.

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi saat menyampaikan sikap pemerintah terkait usulan revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/9/19).

Pertama, Jokowi tidak menyetujui pandangan bahwa KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya, izin kepada pihak pengadilan. "Tidak, KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan," kata Jokowi.

Kedua, ia tidak setuju dengan usulan DPR bahwa penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari unsur kepolisian dan kejaksaan. "Saya juga tidak setuju. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," kata Jokowi.

Ketiga, ia tidak menyetujui bila KPK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan. "Sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi," kata Jokowi.

Keempat, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) juga tidak boleh dipangkas dan dilimpahkan kepada kementerian atau lembaga lainnya. "Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," kata Jokowi. (bpmi/bas)

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post