Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Pers/Media Harus Bijak dalam Meliput dan Menayangkan Terorisme

Suasana diskusi publik "Terorisme, Moralitas Media dan Kebangsaan Kita", di PWI Pusat, Selasa (22/5/2018). Para pembicara dari kiri Ansyaad Mbai, Agum Gumelar dan Bagir Manan. (Foto: kabare.id/ysh).

Dalam menjalan kebebasan pers, khususnya terkait radikalisme dan terorisme, pers harus bijak. Jangan sampai malah kontra produktif, menjadi spion dan alat penebar teror.

JAKARTA-KABARE.ID: Sudah merupakan tanggungjawan pers / media terhadap hak pembaca, pendengar maupun pemirsanya untuk mengetahui peristiwa yang terjadi terkait terorisme. Akan tetapi pers dalam waktu yang sama juga diminta hati-hati, agar tidak menjadi alat, atau malah "spion" dari teroris. Sebab pemberitaan pers merupakan elemen penting gerakan terorisme. Maka dilema pers yang ada, harus disikapi dengan bijak agar tidak merugikan masyarakat.

Hal ini merupakan salah satu simpulan diskusi publik yang digelar oleh PWI Pusat bertajuk "Terorisme, Moralitas Media dan Kebangsaan Kita", di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, kantor sekretariat PWI Pusat, Selasa (22/5/2018).

Menghadirkan tiga pembicara : Ketua Umum Pepabri dan Anggota Watimpres Jendral (Purn) TNI Agum Gumelar, mantan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai, dan mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan. Hadir pada kesempatan itu antara lain Plt Ketua Umum PWI Pusat Sasongko Tedjo, Sekjen PWI/Pengurus Dewan Pers Hendry Ch.Bangun, dan tokoh-tokoh pers Indonesia.

Agus Sudibyo yang menjadi moderator, saat mengawali diskusi publik ini memutarkan arsip video terorisme dan bagaimana kegiatan pers meliput dan menayangkan liputan terorisme di India, hingga praktik media di Eropa. Karena diliput langsung oleh televisi, para teroris yang kejebak di dalam gedung, justru bisa melihat siapa dan bagaimana situasi di luar gedung melalui layar televisi, sehingga mereka dari dalam bisa menembaki polisi di luar. Maka polisi setempat meminta agar penanganan terorisme di lapangan tidak diliput langsung, akan tetapi media (televisi) jalan terus.

Sementara itu di Eropa, belakangan ini stasiun-stasiun televisi terkemuka, yang bisanya langsung menayangkan kiriman video ekslusif dari ISIS, kini tidak langsung menayangkan, setelah mereka sadar bahwa selama ini telah dijadikan alat teroris yang efektif. Khususnya dalam menebarkan teror dan rasa takut ke seluruh penjuru dunia. Dalam kaitan ini para pengamat media Eropa, telah banyak mengeritik, bagaimana media berlaku seharusnya dalam memenuhi hak publik dan di sisi lain tetap bertanggungjawabnya pada kemanusian dan lain-lain.

Maka, dalam menjalanan kebebasan pers, belakangan media mengalami dilema. Dalam arti, pers/media harus menjalankan fungsi kontrol atau menjaga nilai publik yang lain, seperti misalnya nilai kemanusiaan yang beradab, penegakan hukum, perdamaian, rekonsiliasi, hak azasi manusia, dll. Di samping itu, semua orang tahu dan menyadari bahwa pers memiliki kekuatan yang menentukan, namun selalu rentan untuk dimanipulasi oleh teroris, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, hingga pemilik media itu sendiri.

Menurut mantan Ketua Dewan Pers yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung Bagur Manan, di dalam masing-masing redaksi media itu terdapat pranata self controle. Oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini, yang perlu diperbaiki di kalangan pers adalah teknik pemberitaan dan peliputannya.

 

Budaya Tabu jadi Hambatan

Sebagai orang yang puluhan tahun bergelut dalam penanganan penanggulangan terorisme di Tanah Air, Ansyaad Mbai, menegaskan bahwa terorisme merupakan anak kandung radikalisme yang transnasional sifatnya. Kenapa di Indonesia tidak mudah ditumpas sampai ke akar-akarnya, karena kita terbentur pada budaya tabu di kalangan agama dan politik .

Menurut Agum Gumelar, radikalisme dan terorisme adalah ancaman yang mesti kita atasi bersama-sama. Oleh karena itu khususnya Pepabri tidak bisa netral, ia harus berpihak pemerintah dalam menyelamatkan NKRI dan Pancasila. (ysh)

Yusuf Susilo Hartono

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post