Monday 8 May 2015 / 22:03
  • Hingga Jumat (3/4), 1.986 orang di Indonesia Positif Covid-19, 134 orang sembuh, dan 181 meninggal.
BISNIS

Peradaban yang Tertukar

Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Dunia semakin menggelobal, posisi Indonesia yang berada di dua samudera itu menjadi sesuatu yang sangat strategis. Sekarang pertanyaannya, apakah negara-negara maju dan besar itu mau dikontrol? Kalau tidak mau, berarti kita akan dipecah belah.

Jakarta - Hujan masih sangat lebat. Sementara waktu pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istiwewa Yogyakarta, semakin dekat.  Kabare masih menunggu hujan reda di Masjid Sulthoni dalam pelataran kantor Gubernur, Jalan Malioboro No. 16, Kepatihan Danurejan, Suryatmajan. Sejurus kemudian, hujan mereda, dan Kabare menuju ruang tunggu.

Sering waktu menunggu, hujan semakin reda dan menyisakan bulir-bulir yang tergelincir di dedaunan. Tak lama kemudian, Sri Sultan HB X menerima Kabare. Dengan ramah, HB X menyapa dan mempersilakan untuk wawancara. Pria yang dinobatkan pada 7 Maret 1989 sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta ini menyampaikan gagasan-gagasannya yang strategis. Dengan gamblang menjelaskan kekuatan bangsa Indonesia apabila mengedepankan kearifan lokal. Posisi Indonesia dalam persaingan global dan pertumbuhan Asia yang diincar bangsa-bangsa Eropa.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, letak geografis Indonesia yang strategis bisa menjadi kelemahan apabila bangsa ini tidak dapat membangun kompetensinya. Bangsa Indonesia tidak mampu bersaing dengan bangsa serumpun dalam persaingan global. Namun, Indonesia bisa bangkit dan menjadi negara besar apabila kembali menghidupkan budaya maritim, seperti peradaban bangsa ini di masa lalu.

“Bagi saya negara kita ini negara maritim. Untuk menopang kemaritiman, yang masyarakatnya egaliter, dibangun konstitusi yang menghargai hak kewajiban setiap etnik dan agama. Kearifan lokal yang sudah diuji sejarah kenapa tidak menjadi kekuatan untuk berproses? Masalanya, kita ini seperti mempersamakan modernisasi dengan westernisasi,” ujar HB X yang menjadi Gubernur DIY sejak 1998.  

Perbincangan menjelang sore itu terus berlanjut, ditemani kue dan jus jambu merah serta teh hangat. Menurutnya, kearifan lokal sudah diuji ratusan tahun dibanding republik yang baru 70 tahun. Kesadaran Bhinneka Tunggal Ika sudah ada di masyarakat. Masyarakat paham dan punya kesadaran sebagai bangsa. Jangan bicara siapa mayoritas dan siapa minoritas, baik agama maupun etnik supaya tidak menjadi masalah. Mayoritas mengayomi yang minoritas, bukan maunya sendiri.

Perbincangan yang hangat ini kerap diiringi tawa lepas HB X. Sesekali, menghisap ringan rokoknya. Peristiwa-peristiwa penting dalam perjalan bangsa ini disampaikan latar belakang dan peranannya. Pandangannya mengenai Timor Timur yang lepas akibat beda persepsi demokrasi dengan pengambil keputusan negara. Begitu pula hubungan Indonesia-Australia dalam konteks Alur Laut Kepulauan Indonesia di ujung Timur Indonesia; yang apabila tidak dikelola dengan kebijakan strategis akan menimbulkan konflik internal berkepanjangan. Berikut petikan wawancara dengan HB X.

 

Bagaimana pandangan bapak terhadap kultur bangsa ini?

Pada dasarnya kultur kita adalah maritim, tapi terlanjur menjadi kontinental. Kultur kontinental, dasarnya kekuasaan. Sedangkan pada instiutsi bangsa kita adalah egaliter. Egaliter itu sifat masyarakat maritim, bukan masyarakat kontinental. Masyarakat maritim itu tidak mempersoalkan kamu itu siapa, agamamu apa? Karena dasar pemikirannya bukan kekuasaan. Kalau kontinental dasarnya kekuasaan.

 

Tadi disebutkan institusi kita mencerminkan budaya maritim. Ada contohnya?

Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, dan sebagainya, itu semua produk masyarakat maritim, bukan kontinental. Tetapi karena kita dicekoki westernisasi maka muncul pemahaman demokrasi. Demokrasi bicara one man one vote; bicara mayoritas dan minoritas; yang minoritas kalah. Kalo demokrasi bangsa kita, yakni musyawarah dan mufakat.

 

Berarti kalau kita melaksanakan one man one vote telah menyalahi ajaran Pancasila pasal 4?

Kalau mau dikatakan seperti itu, nanti timbul pro dan kontra. Tapi itulah karakter kontinental.

 

Mengapa bangsa Eropa ingin menjadikan kawasan Asia pasar bebas?

Sekarang ini ekonomi yang tumbuh di Asia, bukan di Eropa dan Amerika. Eropa dan Amerika itu masa lalu. Masa depan pertumbuhan itu di Asia. Otomatis peradaban akan pindah ke Timur, berarti di sekitar Pasifik. Karena di situ mengenyam pertumbuhan. Itu yang pertama.

Kedua, konsumennya (di Asia) juga terbesar di dunia. Ada Indonesia, Cina, dan sebagian Amerika. Jadi potensi di sekitar Pasifik paling besar, penduduknya paling tinggi di dunia. Berarti konsumennya paling tinggi. Duitnya juga paling banyak, wong tumbuh. Sekarang ini mau berjualan di Eropa mana bisa. Mereka sudah mandek (stuck). Itu yang saya maksud masa lalu.

Negara Barat itu mendekatkan dirinya ke pacific ranges. Entah Investasi di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan sebagainya, untuk mendekatkan ke pasar. Sekarang pertanyaannya, Indonesia punya peluang tidak? Kalau tidak mereka akan memilih Malaysia, Filipina, dan sebagainya.

Dunia semakin menggelobal, posisi Indonesia yang berada di dua samudera itu menjadi sesuatu yang sangat strategis. Sekarang pertanyaannya, apakah negara-negara maju dan besar itu mau dikontrol? Kalau tidak mau, berarti kita akan dipecah belah.

 

Seharusnya seperti apa?

Kalau ekspor impor harus lewat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), berarti Indonesia berhak mengontrol lalu lintasnya. Selain mengontrol, Indonesia juga bisa mengatakan bahwa bangsaku sanggup untuk menjaga rasa aman bagi perdagangan kapal-kapal internasional. Kalau Indonesia harus mengatur, coast guardnya harus kuat juga. Kebijakan juga harus kuat dan rasa kemandiriannya juga ditumbuhkan.

 

Letak geografis Indonesia disebut-sebut sangat strategis. Tetapi malah bisa menjadi kelemahan?

Bonus demografi yang disebut menguntungkan itu menjadi omong kosong kalau  tidak bisa mendayagunakannya. Malah menjadi beban. Pemimpin-pemimpin mengatakan bahwa kita diuntungkan dengan letak geografi yang strategis itu. Penduduk kita besar sehingga akan memiliki generasi muda yang banyak.

Pertanyaannya? Apakah mereka bisa mendapatkan keadilan bersekolah, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya. Diperlakukan adil, tidak dibeda-bedakan. Kalau semua itu bisa memiliki daya saing, maka bonus demografi baru bisa bermanfaat. Tetapi kalau sekolah saja tidak, fasilitas pendidikan tidak ada, fasilitas kesehatan tidak ada, maka itu (bonus demografi dan jumlah penduduk yang besar) malah akan menjadi beban.

 

Dari seluruh potensi kelautan, demografi strategis, serta pasar yang besar, seharusnya bangsa ini bisa lebih diuntungkan?

Harusnya seperti itu. Asalkan kita bisa mengatur ALKI. Karena itu kita harus membuat kebijakan dan mempunyai Mahkamah Maritim. Sekarang ini nelayan asing nangkap ikan di perairan Indonesia, pasti dibawa ke daratan, supaya berlaku KUHP (Kitab Udang-undang Pidana).

Kalau kita berbicara kapal, sebenarnya yang dilihat itu benderanya dari negara mana. Bukan kapal itu dimiliki siapa. Tetapi kita tidak punya Mahkamah Maritim, bagaimana bisa mengadili kapal-kapal itu. Sekarang ini jalan keluarnya kepada mereka adalah ditenggelamnkan. Saat ini, tidak apa-apa, tapi ini sifatnya sementara.

 

Seperti apa gambaran pengadilan di Mahkamah Maritim?

Kapal itu terdaftar di negara mana. Dasarnya bendera, bukan pemilik kapal. Pengadilan arbitrase, menyita kapal, dan menjual kapal, semua itu hukumnya hukum maritim, hukum laut. Kalau kita tidak punya Ocean Policy, bagaimana kita berbicara mengenai hukum laut.

 

Jadi bagaimana ini?

Ya, kita harus merubah. Sekarang sudah ada undang-undang kelautan, paling sedikit untuk mengatur di sektor perikanan. Itu hanya salah satu, tetapi kita belum berbicara hukum maritim. Bagaimana berbicara hukum maritim, kalau cara berpikir atau cara berbudaya kita kontinental. Berarti kita akan membuat hukum maritim dari pemahaman generasi muda yang berbudaya kontinental.

 

Memang agak unik dan salah kaprah jadinya?

Saya katakan, orang timur ini kan orang maritim. Tapi begitu lulus sekolah pada di Jawa. Di Jawa tidak ada sekolah kelautan/maritim. Begitu dia jadi pegawai negeri, akhirnya jadi perencana pembangunan, sama dengan di Jawa caranya. Mereka tidak berbicara tentang laut, tetapi berbicara tentang tambak. Punya tambak apa? Gurame, Lele atau apa? Loh, ko podo….

 

Ketika menjadi bangsa yang berlandaskan maritim, bangsa kita sukses?

Kita pernah menjadi negara besar pada abad ke-7, saat Sriwijaya kekuasaannya sampai Madagaskar. Terus Majapahit abad 14. Sekarang abad 21, selisih 700 tahun, mestinya Indonesia bisa menjadi negara besar lagi.  

 

Pemerintah sedang membangun pelabuhan di beberapa daerah untuk menjadi tol laut. Bagaimana cara menentukan titik-titiknya?

Itu yang menentukan Bapenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Kalau daerah tidak punya pemikiran, tidak pernah mempengaruhi pemikiran, bagaimana dapat bagian. Karena pemerintah pusat berpikir yang paling menguntungkan untuk pemerintah republik, bukan pemerintah daerah.

 

Pemerintah sekarang gencar dengan revolusi mental dan membangun kearifan lokal. Apakah ini bisa menjadi kekuatan kita?

Bisa. Asal berorientasi pada kekuatan lokal. Bukan teori dari orang barat yang paling benar. Dosen dan rektor kita banyak yang perlu dicuci otaknya, karena merasa teori yang dia sekolah dulu itu yang paling benar untuk diterapkan di Indonesia. Enggak. Mestinya teori yang dia dapat itu untuk melakukan studi terhadap potensi lokal; temukan mana yang punya potensi untuk mengglobal. Itu kewajiban dia. Bukan malah merasa pendidikan barat yang paling benar. Bangsa kita bisa terasing dari masyarakatnya.

 

Seperti apa kebijakan yang membuat masyarakat menjadi terasing dari pembangunan?

Seperti di Jakarta, yang punya duit membangun gedung bertingkat. Inginnya bangunan seperti di New York yang bagus itu dipindahkan ke Jakarta; yang di LA (Los Angeles) dipindahkan, Hongkong dipindahkan, Stuttgart dipindahkan. Gimana??? Bangunan-bangunan itu tidak akrab dengan penghuninya. Kita malah meniru-niru itu. Ini gimana? Kota-kota di dunia sudah meninggalkan pola itu karena rakyatnya terasing dengan kehidupan kotanya. Eh… malah kita meniru seperti itu.

 

Bagaimana pandangan Bapak terhadap demokrasi?

Di Indonesia itu demokrasi adalah alat bukan tujuan. Apabila demokrasi sampai menerjang pemahaman kebangsaan dan nasionalisme, harus berhenti. Jangan karena alasan demokrasi, apa pun dihalalkan, tidak bisa. Kalau tidak, nanti provinsi bisa merdeka sendiri-sendiri dengan alasan demokrasi.

 

Apabila kebudayaan masing-masing daerah dijadikan dasar kebijakan dan pola pikir, apakah bisa menjadi kekuatan Indonesia?

Bisa. Misalnya, di Ambon,  ada Pela Gandong yang menghargai perbedaan. Itu kan maritim, kesatuan. Bisa enggak Pela Gandong menjadi tema dalam membangun Maluku? Sekarang di setiap provinsi, kabupaten dan kota punya tema sendiri, model tentara pada Orde Baru. Kenapa harus begitu? Kenapa bukan kearifan lokal yang menjadi tema, masak tidak bangga pada etnik sendiri.

 Etnik di republik ini punya lima identitas: bahasa lokal, cara berpakaian, menu makanan, filosofi dan tradisi. Kenapa ini tidak dipertahankan. Saya (Yogyakarta) dari zaman Orba tetap menggunakan tema Mangayu Hayuning Bawono, kita hidup di dunia ini wajib menjaga ciptaanNya. Lingkungan jangan dirusak, sopan, jujur. Kita harus punya rasa kemanusiaan untuk keutuhan manusia. Apalagi menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa tanpa punya rasa kemanusiaan untuk melayani.

 

Tema tersebut lebih dipahami karena sudah menjadi tradisi dan kearifan lokal?

Mangayu Hayuning Bawono itu lebih dipahami masyarakat lokal sebagai kearifan lokal daripada mengatakan Yogyakarta yang begini dan begitu.  Masyarakat pahami dari sisi kulturnya. Kalau Pela Gandong bisa mempersatukan orang berbeda agama di Maluku, kenapa itu bukan jadi motto untuk membangun Ambon.

            Pengalaman saya tahun 2006 saat gempa. Saya kampanye dari satu desa ke desa lainnya. Saya katakan, saudara tahu filosofi masyarakat Yogyakarta bahwa kehilangan harta sama dengan tidak kehilangan apa pun; kehilangan nyawa sama dengan kehilangan separuh; kehilangan harga diri, kehilangan kehormatan sama dengan kehilangan semua. Jadi jangan harapkan bantuan dari orang lain. Karena bantuan tidak bisa menyelesaiakan persoalan. Terpenting punya kesediaan untuk bangkit, menurut kemampuan kita. Kebangkitan untuk survive yang bisa menyelesaikan persoalan. Itu saja yang saya kampanyekan supaya tumbuh integritas. Dua tahun masalah itu selesai.

 

Saat ini Jogya banyak membangun hotel-hotel tinggi. Apakah ini tidak mengganggu masyarakat?

Kebutuhan juga ada, tetapi tidak sebanyak yang diizinkan. Jadi pada waktu 32 hotel, sudah cukup. Tetapi nyatanya tidak berhenti. Akhirnya, yang saya dengar di Sleman saja ada 30 yang diizinkan, di kota ada 60, untuk apa itu semua. Alasan mereka hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal kalau jadi semua, nanti hotel akan main harga. Kalau tingkat hunian hanya 40%, bagaimana? Malah PAD tidak naik. Masalahnya wewenang itu ada di kabupaten dan kota.

 

Penataan dari Gubernur Provinsi bagaimana?

Saya minta BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk close hotel di Jogja. Sekarang pejabatnya saya tekan untuk tidak mengeluarkan izin hotel dan apartemen.

 

Penataan di Jalan Malioboro seperti apa? Saat ini semrawut antara pejalan kaki dan parkir kendaraan?

Orang Jogja kalau jalan tidak lewat Malioboro, itu tidak puas. Orang luar Joga juga sama, kalau tidak lewat Malioboro belum dikatakan ke Jogja. Maka Malioboro sangat crowded. Mestinya kendaraan yang lewat Malioboro hati-hati, karena banyak orang lalu lalang. Bukan sebaliknya, orang yang hati-hati karena banyak kendaraan lewat.  Lingkungan di sekitar harus ada tempat parkir sehingga Malioboro menjadi pedestrian.  

 

Setiap ada latihan TNI Angkatan Udara di Jogja, pesawat komersial yang akan mendarat di Bandara Adisucipto senantiasa terganggu. Bagaimana kelanjutan rencana membuat bandara internasional yang baru?

Bandara Adisucipto kapasitas sebenarnya untuk publik hanya 1 juta, sekarang sudah lebih 7 juta, jadi sudah tidak memungkinkan. Kami coba membuat bandara alternatif di Gunung Kidul, tetapi Departemen Perhubungan belum memberikan alat navigasi, sehingga bandara yang sudah dibangun itu tidak berfungsi. Semuanya sudah jadi, landasan dan tower sudah jadi, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

 

Sebagai Sultan, apa komentar Bapak terhadap para organisasi-organisasi sultan?

Kalau saya sebaiknya organsiasi satu saja.  Sekarang ada empat, ada yang berbentuk yayasan, ada yang organisasi massa (Ormas). Ini bagaimana antar sultan, kok, jadi ormas. Makanya saya lebih baik tidak usah. Dulu hanya forum koordinasi untuk menyelenggarakan pameran pariwisata antar kraton, dari zamannya Joop Ave (Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan VI masa pemerintahan Presiden Soeharto). Waktu itu untuk musyawarah antar kesultanan, bisa saling sharing.

 

Bagaimana pandangan Bapak terhadap setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala?

Sekarang belum kelihatan secara fisik, tetapi fondasi sudah coba diletakkan. Punya keterbatasan anggaran karena pajak dan ekspor turun. Saya bisa memahami.

 

Teks: La Ode Idris; Foto: Budi Prast

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post