Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
KABAR

Pemprov DKI Jakarta Akan Terapkan PSBB Mulai 10 April 2020

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam konferensi pers terkait PSBB di wilayah DKI Jakarta. Foto: PPID DKI Jakarta

PSBB berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Pemprov DKI Jakarta bersama POLRI dan TNI akan mengambil tindakan tegas jika masyarakat tidak menaati kebijakan yang diberlakukan.

JAKARTA - KABARE.ID: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota mulai Jumat, 10 April 2020.

“Interaksi antar orang penting sekali dibatasi. Kami telah melakukan koordinasi bersama POLRI – TNI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan ini, efektif berlaku pada Jumat, 10 April 2020,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam konferensi pers di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa malam (7/4/2020).

Anies mengatakan, PSBB berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Pemprov DKI Jakarta bersama POLRI dan TNI akan mengambil tindakan tegas jika masyarakat tidak menaati kebijakan yang diberlakukan.

“Pada saat PSBB, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas lima orang di seluruh Jakarta. Jika lebih dari lima orang, maka akan ada tindakan penertiban. Kegiatan patroli akan ditingkatkan. Ini kepentingan kita semua. Pemprov, Polisi, dan TNI akan melakukan tindakan tegas dalam pelaksanaan PSBB. Penting bagi semua untuk menaati peraturan ini,” tegas Anies, seperti dikutip dalam rilis PPID DKI Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Anies menyebutkan, terdapat pengecualian bagi sejumlah bidang/sektor yang akan tetap berjalan selama masa PSBB diberlakukan. Pertama, adalah Pemerintahan, seperti Pemprov DKI Jakarta, POLRI, dan TNI, sehingga pelayanan publik akan terus beroperasi, meskipun dalam pelaksanaannya akan diberlakukan pembatasan jumlah pegawai.

Kedua, adalah delapan sektor usaha dan perkantoran, meliputi: 1. Kesehatan, 2. Pangan, 3. Energi (air, gas, listrik, pompa bensin), 4. Komunikasi (jasa komunikasi sampai media komunikasi), 5. Keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, 6. Logistik / distribusi barang, 7. Kebutuhan keseharian retail (warung, toko kelontong), dan 8. Industri strategis yang ada di kawasan Ibu Kota.

“Sektor kesehatan, misalnya itu diizinkan untuk tetap berkegiatan, dan ini bukan saja rumah sakit atau klinik, ini termasuk industri kesehatan. Seperti, usaha memproduksi sabun, desinfektan, itu sangat relevan dengan situasi sekarang, jadi tidak berhenti. Begitu juga dengan kegiatan organisasi sosial yang terkait dengan penanganan wabah Covid-19 bisa terus berkegiatan seperti biasa. Misalnya, lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola bantuan sosial, atau NGO di bidang kesehatan dan yang terkait dengan penanganan Covid-19," jelas Anies.

Namun, dalam menjalankan pelaksanaannya, Anies berpesan agar tetap harus ada physical distancing dan melaksanakan protap Covid-19, yaitu mengharuskan penggunaan masker, menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah, dan menjaga jarak.

"Semua kegiatan lain di atas sektor itu, dianjurkan bekerja dari rumah,” ungkap  Anies. (*)

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post