Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
KABAR

Pemkab Wondama Terapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Bupati bersama Forkopimda di Teluk Wondama pada pembagian masker Selasa (22/9/2020) (Antara/Zak Tonu B)

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mulai menerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

JAKARTA - KABARE.ID: Sanksi bagi yang mengabaikan protokol kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang telah diundangkan pada 16 September 2020.

Dalam pasal 6 tentang sanksi, mengamanatkan bahwa warga yang terbukti melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah dikenakan sanksi mulai dari teguran, kerja sosial hingga denda administratif berupa uang sebesar 100 ribu rupiah.

Sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, selain teguran secara lisan dan tertulis juga diberikan denda adminisratif sebesar Rp250 ribu untuk usaha kecil, usaha menengah Rp300 ribu dan usaha besar Rp500 ribu. Dan apabila terus melanggar maka akan dikenakan sanksi lanjutan berupa penghentian operasional atau penutupan sementara waktu hingga pencabutan izin usaha.

Demikian pula bagi penyelenggara kegiatan hajatan seperti pesta pernikahan dan lainnya yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis hingga penghentian atau pembubaran kegiatan.

Sanksi juga diberlakukan bagi pelaku perjalanan. Jika terbukti melanggar protokol Covid-19 maka pelaku perjalanan dikenakan denda administratif sebesar Rp250 ribu dan diwajibkan melakukan rapid test di tempat bagi yang masuk ke Wondama tanpa memiliki rapid test.

Denda administratif berupa uang yang dibayarkan oleh para pelanggar dikelompokkan sebagai pendapatan daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah. Denda dimaksud dibayarkan secara tunai atau nontunai paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak pelanggaran dilakukan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 7 Perbup nomor 30 tahun 2020.

“Memang idealnya ketentuan seperti ini diatur dalam Peraturan Daerah tetapi karena sifatnya mendesak kita keluarkan dulu peraturan kepala daerah. Tetapi dalam waktu dekat ini kita serahkan Raperda tentang hal ini ke DPRD untuk dibahas harapannya dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 bisa sekaligus disahkan menjadi Perda,“ kata Sekda Denny Simbar dalam rapat koordinasi Covid-19 di Gedung Sasana Karya di Isei, Senin (21/9/2020).

Adapun penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan akan diberlakukan setelah dilakukan sosialisasi selama satu bulan terhitung sejak perbub diundangkan. (*)

 

Sumber: Antaranews.com

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post