Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
KABAR

Pemkab Wondama Minta Tambahan Kuota BBM Subsidi

Ilustrasi kelangkaan BBM. Foto: Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi

Kuota BBM subsidi Kabupaten Teluk Wondama terakhir diperbaharui pada tahun 2015. Pemerintah setempat menilai saat ini kuota sudah tidak sebanding lagi dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

WASIOR – KABARE.ID: Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan meminta tambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Sekretaris Daerah (Sekda) Denny Simbar mengatakan surat Bupati kepada BPH Migas selaku lembaga yang berwenang mengatur kuota BBM bersubsidi akan segera dikirimkan.

“Kita akan siapkan surat Bupati ke BPH Migas untuk minta penambahan kuota karena kuota yang ada sekarang memang sudah tidak cukup lagi,” kata Simbar pada rapat soal BBM di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati di Isei, belum lama ini.

Sebelumnya dalam rapat itu, Direktur PT Papua Bumi Kasuari (PBK) Ferry Auparay yang merupakan agen penyalur BBM bersubsidi di Wondama menyarankan agar Pemkab Wondama meminta tambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas.

“Kuota BBM subsidi di Teluk Wondama itu terakhir dilakukan perubahan pada 2015 berarti sudah 5 tahun. Jadi menurut kami sudah selayaknya Pemda meminta tambahan kuota karena dalam kurun waktu 5 tahun seiring dengan perkembangan daerah sudah pasti terjadi peningkatan kebutuhan,” kata Ferry.

Kapolres AKBP Danang Sarifudin yang ikut hadir dalam rapat tersebut pun mendukung perlunya penambahan kuota BBM bersubsidi. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir sering kali terjadi kelangkaan BBM yang berdampak pada terhambatnya aktivitas masyarakat.

“Saya kita perlu kita usulkan tambahan kuota lagi. Tapi sebaiknya Pemda melakukan update data kebutuhan BBM kita yang terus meningkat dengan indikator seperti jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan yang terus meningkat sebagai bahan pertimbangan dalam surat (ke BPH Migas),” ujar Danang.

Dikutip dari Kabartimur.com, kuota BBM bersubsidi yang masuk di Wondama meliputi premium 2.610 Kl per bulan dan solar sebanyak 930 Kl perbulan.

Sekedar diketahui, guna memutus kelangkaan BBM yang sering terjadi, dalam rapat itu juga diputuskan mulai tanggal 15 Februari mendatang semua kendaraan dinas dilarang menggunakan BBM bersubsidi dan beralih ke BBM nonsubsidi. (*)

 

Sumber: Kabartimur.com

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post