Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
KABAR

Pemkab Teluk Wondama Menertibkan Data Pegawai Honorer

Ilustrasi: PNS. www.pdk.or.id

Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat akan menertibkan data pegawai honorer agar tidak berdampak pada pembengkakan anggaran.

WASIOR-KABARE.ID: Wakil Bupati Teluk Wondama, Paulus Indubri mengatakan, jumlah pegawai honorer di wilayahnya sudah mencapai 1.150 orang. Ia ingin memastikan para pegawai honorer itu benar-benar bekerja dan tidak ada nama fiktif.

“Tidak diketahui pasti apakah ribuan pegawai honorer itu setiap hari melaksanakan tugas atau tidak. Makannya kita harus tertibkan,” ujar Indubri di Wasior, Jumat (19/7).

Ia mengaku sudah menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaporkan data honorernya masing-masing. OPD yang tidak melapor akan dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU).

"Batas terakhir pelaporan tanggal 15 Juli lalu, saya akan cek lagi. Apakah semua OPD sudah melapor atau belum. Saya akan cek betul, kalau ada OPD yang tidak melapor DAU keluar tahun depan. Jangan mau terima uangnya enak tapi administrasi tidak mau tertib," kata Indubri.

Baca juga: Pemkab Teluk Wondama Mengembangkan Transmigrasi Lokal

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Denny Simbar menyebutkan, data pegawai honorer menjadi salah satu syarat yang diminta Kementerian Keuangan untuk perhitungan DAU tahun 2020.

Selain nama dan ijazah, berkas lain yang harus dilaporkan adalah nomor induk kependudukan (NIK).

“Permintaan Kemenkeu wajib didukung dengan data NIK-nya itu dilihat dari KTP, itu tanggal 15 Juli terakhir. Jadi OPD yang belum, pastikan fotokopi KTP-nya atau bagaimana caranya sudah harus disampaikan di (Badan) keuangan,” ujar Denny.

Untuk diketahui, Pemkab Teluk Wondama mengeluarkan sedikitnya Rp 9 miliar per tahun untuk membayar upah pegawai honorer. (*)

 

Sumber: Antara
Editor: Baskoro Dien

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post