Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
BISNIS

Pemerintah Bakal Kaji Hubungan dengan Negara yang Dukung Kebijakan Kelapa Sawit Uni Eropa

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menko Kemaritimn Luhut B. Pandjaitan dan Wakil Menlu A. Fachir menyampaikan briefing soal kelapa sawit, di Kemlu, Jakarta, Rabu (20/3). (Foto: Kemenlu)

Pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral dengan negara yang mendukung kebijakan Komisi Eropa terhadap ekspor kelapa sawit asal Indonesia.

JAKARTA-KABARE.ID: Sikap tegas pemerintah itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri briefing mengenai Diskriminasi Uni Eropa (UE) terhadap Kelapa Sawit, di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, di Jakarta, Rabu (20/3).

“Kami khawatir apabila diskriminasi terhadap kelapa sawit terus berlanjut, akan mempengaruhi hubungan baik Indonesia dan Uni Eropa yang telah terjalin sejak lama. Terlebih saat ini, kita sedang melakukan pembahasan intensif pada perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA (Comprehensif Economic Partnership Agreement, red),” tegas Darmin.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin menanggapi dikeluarkannya regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi ILUC (Indirect Land Use Change), pada Rabu (13/3) lalu.

Baca juga: Indonesia Rugi Rp100 Triliun Setiap Tahun Gara-gara Macet di Jabodetabek

Bagi Indonesia, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat penting, yang tercermin dari nilai kontribusi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai 17,89 miliar dollar AS pada tahun 2018.

Industri ini berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto, dan  menyerap 19,5 juta tenaga kerja, termasuk 4 juta petani kelapa sawit di dalamnya.

Selain itu, kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menggantikan bahan bakar fosil. Target produksinya mencapai 9,1 juta kl, yang dijalankan melalui program mandatori biodiesel (B-20) sejak tahun 2015.

“Dengan peranan kelapa sawit tersebut, jelaslah bahwa kelapa sawit mempunyai peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang juga merupakan prioritas pertama dalam pencapaian SDGs 2030,” tegas Darmin.

Baca juga: Tanjung Kelayang Semakin Diminati Para Investor 

Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dampak positif dari kelapa sawit terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan.

“Jika kita didiskriminasikan begini dan hampir sekitar 20 juta rakyat kita terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi. Apalagi kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi. Ini untuk kepentingan nasional,” tegas Menko Luhut dalam acara yang dimoderatori oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir ini.

Di lain pihak, parlemen Uni Eropa punya alasan untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit dari Indonesia. Hal ini dilakukan karena pihak parlemen Uni Eropa menduga Indonesia sering melakukan pembakaran hutan demi membuka perkebunan kelapa sawit.

Pihak Parlemen Uni Eropa menganggap bahwa cara yang dilakukan Indonesia dalam memproduksi kelapa sawit tidak benar atau tidak memenuhi standar produksi Uni Eropa. (rls/bas)

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post