Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
Pendidikan

Mendikbud Minta Pemda Cabut Aturan Seragam Kekhususan Sekolah Negeri

Ilustrasi: Foto Istimewa

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah atau kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam kekhususan di sekolah negeri.

KABARE.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah (Pemda) atau kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam kekhususan di sekolah negeri.

Permintaan itu merupakan salah satu dari enam keputusan utama dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Adapun SKB 3 Menteri itu dibuat oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholol Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Cabut aturan seragam kekhususan paling lama 30 hari kerja sejak ditetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri," ungkap Nadiem secara daring, Rabu (3/2/2021).

Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri, kata Nadiem, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar.

Pertama, Pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan. Kedua, Gubernur bisa memberikan sanksi kepada Bupati/Wali Kota. Ketiga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memberikan sanksi kepada Gubernur.

Keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan sanksi kepada sekolah, terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

"Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tutur Nadiem.

Sebelum ada keputusan SKB 3 Menteri, ada kejadian seorang siswi non-muslim yang diminta mengenakan hijab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.

Kejadian itu langsung ditanggapi cepat oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Menurut Mendikbud, kejadian SMKN 2 Padang merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan.

"Bukan saja melanggar undang-undang (UU), melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan," kata Nadiem.

Dia menegaskan, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada siswa untuk menggunakan model seragam kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

"Apalagi seragam kekhususan itu, jika tidak sesuai agama atau kepercayaan siswa dan siswi," tegas Nadiem. (*)

 

Sumber: Kompas.com

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post