Monday 8 May 2015 / 22:03
  • Hingga Jumat (3/4), 1.986 orang di Indonesia Positif Covid-19, 134 orang sembuh, dan 181 meninggal.
BISNIS

Kemana Nelayan dan Biota Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti banyak melakukan gebrakan. Dia bukan hanya gigih menenggelamkan kapal asing yang maling di perairan Indonesia, tetapi juga keseimbangan ekosistem laut. Bagaimana dengan kehidupan nelayan dan biota laut yang pantainya direklamasi?

Jakarta - Bukan hanya ilegal fishing yang menjadi perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Masalah reklamasi pantai dan keseimbangan ekosistem laut juga menjadi perhatiannya. Dia tidak anti reklamasi pantai, asalkan reklamasi untuk kemaslahatan hidup para nelayan. Menurutnya, kalau semuanya sudah diperhitungkan, tentu reklamasi diperbolehkan. Apalagi kalau reklamasi untuk kepentingan umum, seperti properti, taman, pelabuhan, power plant (listrik), atau pusat rekreasi. “Kalau saya, lebih baik dipakai untuk kepentingan umum yang produktif,” tegasnya. Banyak hal yang dikemukakan Susi seputar permasalahan kekayaan laut dan ekosistemnya pada pertemuan dengan awak media di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra. Berikut petikan wawancaranya.

 

Banyak perairan Indonesia yang tercemar. Misalnya di Gunung Batu, Maluku. Kondisi ini menghambat ambisi pemerintah yang menginginkan laut bebas polusi. Bagaimana pemerintah mengatasi pencemaran ini?

Kami akan bekerja sama dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), Sudirman Said. Kami selalu menekankan bahwa semua kegiatan usaha pertambangan harus memiliki pengolahan limbah, sehingga dalam proses pengambilan tambangnya tidak sampai mencemari lautan. Kami juga gencar mensosialiasikan larangan menangkap ikan dengan cara merusak. 

Tahun depan, kami gencar melaksanakan program menuju zero poluted. Jadi lautan tidak boleh terpolusi. Salah satunya dengan larangan kepada kapal-kapal untuk membuang sampah ke laut. Pencemaran lingkungan laut bakal jadi fokus kerja kami.

 

Bagaimana dengan kelakuan nelayan yang masih menangkap ikan dengan menggunakan bom, sehingga merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya?

Begini, para nelayan itu tahu ada jenis ikan yang hidupnya di terumbu karang. Kalau mereka mau ambil ikan itu, mau tak mau dilakukan bom. Sekarang ini kami sudah mengambil tindakan, bekerja sama dengan polisi air. Di satu sisi, kami juga melakukan pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang sering dilakukan kapal asing. 

Selama setahun, kami terus-menerus mengupayakan agar ikan dan habitat laut lainnya bisa dinikmati masyarakat Indonesia. Kami juga melakukan edukasi tentang kelestarian terumbu karang dan habitat laut, karena itu aset negara untuk generasi penerus.

 

Sejauh ini, apa tindakan pemerintah apabila menemukan nelayan yang menggunakan bom saat menangkap ikan? 

Bom harus dilarang. Kami sedang bergerak untuk melakukan razia penangkapan ikan yang merusak. Penangkapan ikan menggunakan pukat, bom, atau hal-hal yang merusak habitat laut pasti kami tindak.

 

Terumbu karang banyak yang rusak, apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan itu?

Kami semua sadar, 60% terumbu karang sudah tidak baik. Niat kami ada moratorium pemulihan terumbu karang dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sekarang masih proses dan masa transisi. Izin pengambilan terumbu karang masih di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sudah banyak dilakukan transpalansi terumbu karang, contohnya di Benoa. Ini untuk mempercepat pertumbuhan terumbu karang. Kami berharap mereka bisa kembali subur dalam lima sampai 10 tahun.

 

Reklamasi pantai utara menyebabkan pendapatan nelayan turun. Dan reklamasi hanya digunakan untuk bisnis properti. Apakah ini solusi yang tepat untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa?

Reklamasi bukan tabu, yang penting kaidah-kaidah lingkungan ditaati. Dampak lingkungannya adalah kerugian dengan hilangnya biota laut. Nelayan juga akan kehilangan wilayah kerjanya. Kemudian juga wilayah air yang hilang, ini harus dipikirkan.

Teks: Tiara Maharani K; Foto: Albert, Dhodi Syailendra

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post