Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Keluarga sebagai Jalan Kebudayaan Melawan Radikalisme/Terorisme

Jaleswari Pramodhawardani sedang memaparkan pandangannya, didampingi Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid (tengah), dan pejabat BIN Wilter Silitonga, dalam Pertemuan Kebudayaan Menanggapi Terorisme, di GNI, 16-5-2018. (Foto:kabare.id/ysh)

Untuk menumpas radikalisme/terorisme sampai keakar-akarnya, tidak hanya tugas Densus 88, Polri dan TNI, tapi tanggungjawab kita semua.

KABARE,ID : Keluarga sebagai bagian inti terkecil masyarakat, diharapkan dapat menjadi jalan kebudayaan untuk menanggulangi radikalisme/ terorisme, yang terjadi di Tanah Air.

Hal ini merupakan salah satu simpulan, Pertemuan Kebudayaan Menanggapi Terorisme yang digelar Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, di Gedung Serba Guna Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu 16 Mei 2018.

Pertemuan yang dimoderatori Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, dihadiri oleh aparat pemerintah bidang polhukam, akademisi, lembaga keagamaan, hingga asosiasi, diantaranya Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, BNP Pancasila, Syafii Maarif Institute, Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Asosiasi Antropologi Indonesia, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara, dan Persekutuan Gereja Indonesia. Selain itu para petinggi di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, yang membidangi Kajian Polhukam dan HAM, sependapat dengan Sidney Jones seorang pakar dan peneliti terorisme di Asia Tenggara, bahwa aksi bom bunuh diri di Surabaya -- tiga gereja dan Polrestabes -- yang melibatkan ayah, ibu dan anak merupakan yang pertama di dunia. Sekaligus membenarkan penelitian 11 tahun lalu, bahwa radikalisme sudah merasuk ke dalam keluarga.

Pejabat BIN Wilter Silitonga mendukung pendekatan budaya melalui keluarga untuk pencegahan aksi teror di Tanah Air ini. Dia membayangkan jika masing-masing keluarga kita bisa mengenalkan budaya kita yang beragam ini dengan baik kepada anak-anak, maka hal tersebut sekaligus akan bisa mencegah terjadinya perpecahan di dalam tubuh bangsa yang terdiri dari 700-an suku, berdiam di 13 ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke.

Agar keluarga bisa melakukan peran budayanya dalam melakukan pembinaan anti-radikalisme dan terorisme, terutama kepada anak-anak, hingga keluarga memiliki ketahanan, tentu tidak bisa jalan sendiri dan perlu berbagai dukungan. Sementara fakta hari ini, kita sedang dalam kesenjangan, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga politik, pendidikan, maupun agama.

Maka, di dalam pertemuan itu muncul berbagai sumbang saran. Antara lain perlunya media massa (mainstream) dan media sosial yang kondusif, adanya UU Anti-Terorisme yang efektif, hingga perlu adanya rekayasa sosial yang masif yang menggunakan kebudayaan (khususnya seni) sebagai instrumen perubahan. Selain itu tidak kalah pentingnya merebut ruang-ruang ekspresi, berbagi, dan relaksasi secara kultural, untuk membangun narasi kebahagiaan kolektif di ranah publik, misalnya melalui festival seni, festival tradisi, acara adat, nonton bareng film, dll. Kegiatan filantropis dari kelompok CSR dan donor-donor internasional, bisa diarahkan untuk peningkatan kegiatan Bina Damai. Adapun Duta Damai di bawah binaan BNPT, yang kini berjumlah 600 (jurnalis, bloger, grafis)  tersebar di 11 provinsi, diharapkan lebih gencar menandingi hoax, dan gigih menyebarkan narasi wawasan kebangsaan lewat dunia maya.

 

Kekosongan Doktrin Harapan  

Jajaran Ditjen Kebudayaan (ki-ka), Direktur Sejarah Triana Wulandari, Setditjenbud Sri Hartini, Dirut PFN M. Abduh Azis, dan Kepala Galeri Nasional Pustanto. (Foto;kabare.id/ysh).

 

Inang Winarso dari Asosiasi Antropolgi Indonesia memperingatkan kita bahwa unit terkecil dalam masyarakat sesungguhnya keluarga, yang  didalamnya terdapat pranata sosial.  Sayangnya dalam konsep pembangunan belakangan ini, terjadi pergeseran ke individu. Sehingga tujuan pembangungan bukan untuk menyejahterakan keluarga, melainkan lebih pada kesejahteraan individu.  Seiring dengan Indonesia belum mempunyai "doktrin tentang harapan", maka  ruang kosong itulah yang kemudian diambil dan dimainkan oleh "mereka" dengan menyodorkan doktrin-doktrin harapan yang bersumber dari kitab-kitab.

Dalam berbagai penelitian Syafi'i Maarif Institute, diperoleh fakta-fakta lapangan, bahwa doktrin-doktrin radikal berbasis agama, telah berkembang di beberapa sekolah, perguruan tinggi, serta pesantren. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi para guru, dosen, ustad, juga Kemendibud, Kemenristek dan Kemenag dan pihak-pihak terkait untuk mengatasinya.

Ketua Asosiasi Lisan (ATL) Pudentia MP SS. Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, menekankan pentingnya keluarga Indonesia  kembali pada tradisi dan kearifan lokal (mereka masing-masing-red) dalam konteks masa kini. Dan bukan mengambil tradisi dari luar. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya bencana budaya.

 

Tindak Lanjut

Suasana Pertemuan Kebudayaan Menanggapi Terorisme, di Galeri Nasional Indonesia. (Foto: kabare.id/ysh)

 

Hilmar Farid saat menutup pertemuan ini berjanji akan melaporkan hasil pertemuan ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta kepada Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, untuk mendapatkan dukungan tidak lanjut.

Mendukung pernyataan Sekretaris Dijen Kebudayaan Sri Hartini, Hilmar akan mengkonsolidasikan program-program seni budaya -- pinjam istilah Jecky Manuputty : dijahit sebagai tikar sosial budaya -- yang dikontekskan dengan upaya penyadaran hingga penanggulangan radikalisme/terorisme melalui jalan kebudayaan.

Yusuf Susilo Hartono

Yusuf Susilo Hartono

  1. Avatar
    Bonari Friday, 18 May 2018

    Bangkitkan organisasi Karang Taruna!

  2. Avatar
    bambamg edy purwanto Saturday, 19 May 2018

    Setuju sekali, kita jangan sampai meninggalkan budaya dan tradisi kita, karena salah satu munculnya tetorisme itu karena sudah meninggalkan apa yg sdh menjadi budaya n tradisi kita...

KOMENTAR

Popular Post