Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

JK Sebut Korupsi Terjadi Karena Gaji Pegawai Rendah

Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya saat penyerahan penghargaan zona integritas intansi pemerintahan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018). 9Foto: Kabare.id/ Baskoro Dien)

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, budaya korupsi terjadi karena gaji pegawai yang rendah.

JAKARTA-KABARE.ID: Menurut Wapres Jusuf Kalla (JK), fenomena ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi merasa gajinya rendah. Di sisi lain, korupsi menyebabkan pendapatan negara rendah sehingga tak mampu menggaji tinggi pegawainya.

"Gaji rendah karena pendapatan negara, ekonomi kita tidak tumbuh dengan baik. Coba kalau kita tumbuh seperti Singapura atau Malaysia pasti gaji juga tinggi," kata Wapres JK dalam sambutannya saat penyerahan penghargaan zona integritas intansi pemerintahan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Namun, kata JK, dilema tersebut bisa diselesaikan dengan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang berintegritas dan berprestasi. Dengan demikian, pegawai akan berlomba-lomba mengurus birokrasi dengan cepat sehingga segala macam perizinan bisa selesai dengan cepat.

Ia mengatakan, jika perizinan bisnis selesai dengan cepat, maka akan banyak pengusaha yang berinvestasi dan membuat perekonomian negara semakin tumbuh. "Kita mulai dari pelayanan yang baik agar ekonomi cepat berkembang. Maka dengan itu pendapatan naik, pajak naik, aparat pejabat kita lebih baik. Itu suatu harapan kita sama-sama," ujarnya.

"Bahwa untuk mencapai negara yang maju adalah bagaimana menggabungkan teknologi yang maju dengan entrepreneurship dengan layanan cepat dan bersih daripada aparat kita," sambung JK.

Penghargaan kepada Kementerian/ Lembaga Bebas Korupsi

Suasana pemberian penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang menerapkan pembangunan Zona Integritas. (Foto: Kabare.id/ Baskoro Dien)

 

Pada kesempatan yang sama, Wapres JK juga memberikan penghargaan kepada 7 pimpinan kementerian dan lembaga yang telah menerapkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya.

Tujuh pimpinan kementerian dan lembaga yang mendapatkan penghargaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Jaksa Agung M Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Keduanya telah mendorong pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di instansi yang dipimpinnya.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PAN-RB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat WBBM. Sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat WBK.

Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Hal tersebut meningkat hampir 2 kali dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 di antaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM.

Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. (bas)

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post