Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Dalang Tidak Boleh Memihak Partai Politik

Ilustrasi: Ki Dalang Manteb Sudarsono. (Wikimedia)

Di jaman Orde Baru dalang beserta organisasi pewayangan harus "kuning". Mengapa kini mereka lantang menyatakan independen?

JAKARTA,KABARE.ID :  Selasa (27/2/2018) menjadi hari yang penting bagi komunitas pewayangan se-Indonesia. Para pimpinan organisasi pewayangan beserta dewan penasihat, dan dewan pakar pewayangan menyatakan "sikap politik" bahwa selama berlangsungnya Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dan Pilihan Presiden (Pilpres) 2019, tidak akan berpihak pada partai politik manapun.

Di antara para tokoh itu Ketua Dewan Kebijakan Sena Wangi (Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia) H.Solichin, Ketua Dewan Penasihat Sena Wangi, Pengamat Wayang dan mantan Anggota DPR-RI Sudarko Prawiroyudo, Ketua Umum Sena Wangi Suparmin Sunjoyo, Ketua Umum Pepadi (Persatuan Pedalangan Indonesia) Kondang Sutrisno, APA (ASEAN Puppetry Association) Indonesia Hari Suwasono, UNIMA (Union Internationale de la Marionette) Indonesia Dubes Samodra Sriwidjaja, dan PEWANGI (Persatuan Wayang Orang Indonesia) Luluk Sumiarso. Selain itu pakar filsafat wayang Dr. Sri Teddy  Rusdy, budayawan dan mantan Dirjen Kebudayaan Prof Edi Sedyawati, dan Ki Dalang Manteb Sudarsono.

Seturut dengan komunitas pewayangan tersebut, para dalang se-Indonesia yang jumlahnya diperkirakan sekitar 3000 - 5000-an juga mengambil sikap yang sama, tidak memihak pada partai manapun.  Namun sebagai profesional, selama pesta politik itu para dalang tetap bebas menerima tanggapan atau mendalang di manapun, termasuk di markas partai manapun. Bahkan didorong masing-masing menggunakan hak politiknya, pada hari H. 

 

Melanggar tidak Dihukum

Ki Dalang Manteb Sudarsono (kiri) dan Sudarko Prawiroyudo (ketiga dari kanan). (Foto: ysh/kabare.id)


Dalam jumpa pers yang digelar sore hari, setelah mereka rapat sejak pagi di Teater Kautaman Gedung Pewayangan TMII, kabare.id mengajukan pertanyaan : Apa hukuman terhadap dalang yang melanggar "sikap politik" tersebut, dan dalang bersangkutan memihak partai tertentu?

Sudarko Prawiroyudo menegaskan, "Belum ada sangsi, karena belum ada aturannya."  Akan tetapi ia mengharapkan para dalang mematuhi sikap independen komunitas pewayangan tersebut. Hal itu tidak lain, untuk menyelamatkan dunia pewayangan itu sendiri, juga para pelaku, dan para penggemar di Tanah Air yang jumlahnya jutaan.  "Organisasi independen! Dalang independen! Pribadi dalang merdeka!" ujarnya lantang.

Ki Manteb Sudarsono menambahkan, bertolak dari pengalaman pribadinya, ia selama ini bisa dan bebas main di mana saja, termasuk markas partai politik. Sebelum memulai lakon, ia biasanya bertanya  visi misi partai yang "nanggap". Nanti pada saat adegan tertentu, misalnya Limbuk-Cangik, ia akan mengundang dan memberi kesempatan tuan rumah untuk menjelaskan langsung visi misinya tersebut, dan tidak boleh menjelekkan partai lain. Diapun akan memberi kesempatan masyarakat untuk bertanya. Sehingga terjadi dialog, tanpa merusak alur cerita.  

"Dalang itu harus tahu politik, meskipun tidak harus terjun ke politik praktis," ujarnya menekankan. Seraya berpesan kepada dalang-dalang muda, agar tetap independen. Sebab kalau sampai para dalang berpihak pada partai politik tertentu, tidak saja wadah para dalang yang akan pecah, Indonesia bisa saja pecah. Mengingat pengaruh wayang di Tanah Air begitu kuat. 

Di luar jumpa pers, Ketua Umum Pepadi Kondang Sutrisno, menegaskan peran wayang selama ini bagi lebih banyak mengeratkan kebangsaan. Hal ini selaras dengan yang dituturkan H.Solichin dan Dr. Sri Teddy Rusdi bahwa wayang memiliki nilai-nilai luhur, yang harus terus dilestarikan, termasuk di kalangan generasi milenial.

 

Nomer Lima dari Enam Sikap

Sebagian tokoh organisasi pewayangan dan pedalangan yang ada di balik pernyataan sikap independen dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres. (Foto: ysh/kabare.id)

 

Pernyataan bersama  Organisasi Pewayangan yang ditandatangani Ketua Umum Sena Wangi, Pepadi, APA-Indonesia, UNIMA -Indonesia dan Pewangi, berisi enam sikap, di luar pengantar.

Sikap yang terkait independensi organisasi pewayangan dan pedalangan yang independen tersebut tertuang dalam butir lima. Teks lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Menegaskan bahwa dalam Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres, organisasi-organisasi pewayangan itu independen dan bersikap netral tidak memihak pada kelompok politik apapun dengan menyerukan para anggota organisasi pewayangan itu menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya." 

 

Yusuf Susilo Hartono

Yusuf Susilo Hartono

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post