Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Catatan dari Padang (I): Presiden, Warisan Budaya dan Pers

Seminar "Media Massa dan Warisan Budaya". Para pembicara (ki-ka) Ery Mefri, Direktur WDB Nadjamuddin Ramli (sedang bicara), Yusuf Susilo Hartono dan Kenedi Nurhan. (Foto: Dit WDB)

Pengantar Redaksi: Dari segi budaya, media, dan kebangsaan, banyak hal menarik yang terjadi selama peringatan Hari Pers Nasional (HPN), di Padang, yang dihadiri Presiden Joko Widodo, pada puncaknya 9 Februari 2018. Yusuf Susilo Hartono, yang ikut menjadi panitia, berbagi oleh-oleh untuk pembaca, 12-16 Februari 2018. Sebagai ganti kripik balado dan rendang, khas Sumatera Barat.

KABARE.ID : Parayaan HPN tahun ini, mengambil tema "Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan", yang berbasis pariwisata. Menurut Ketua Umum PWI Pusat H.Margiono selaku Ketua Panitia merangkap Penanggung jawab HPN, ada 100 mata acara (resmi tertulis di buku program 62 acara - pen), 80% bersifat umum, yang 20% terkait dengan pers.

Merujuk buku program, yang 80% itu di antaranya seminar pariwisata, Presiden memberi kuliah umum di UNP, Presiden menyerahkan 3000 sertifikat tanah, Presiden meresmikan berbagai proyek strategis di Sumetra Barat, Presiden mengunjungi beberapa objek wisata, Minangkabau Run, pameran seni rupa, peluncuran buku puisi penyair-wartawan, dan makan bajamba seluruh panitia, peserta HPN, para Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri, dan undangan lainnya. Sebelum kembali ke Jakarta, Jokowi meletakkan batu pertama (groundbreaking) proyek jalan tol Padang-Pekanbaru Tahap I (Padang-Sicincin).

Baca juga : Dari Rumah Gadang sampai Soeharto

Sedang yang 20% terkait dengan media. Misalnya saja Seminar Literasi Media (Balitbang Pemprov Sumbar), Sarasehan Media dan Warisan Budaya (Kemendikbud dan Dinas Kebudayaan Sumbar), Pameran Pers Minangkabau (Dinas Kebudayaan Sumbar), Koferensi Jurnalis Perempuan, dan Konvensi Media. Keseluruhan acara dimulai sejak akhir tahun 2017, hingga puncaknya 9 Februari 2018. Tanggal tersebut, ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional berdasarkan Keppres No.5 tahun 1985. Terkait dengan perjalanan sejarah pers, tanggal 9 Februari 1946, lahirnya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan pendukung dan kekuatan pers nasional. Sepuluh tahun terakhir, PWI selalu merangkul seluruh komponen pers sebagai penyelenggara HPN, namun AJI menolak. Belakangan AJI dan IJTI mengusulkan HPN dipindah tanggal ke 23 September, yang merupakan pengesahan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.   

Di tengah kegalauan insan pers menghadapi dunia digital -- di satu pihak banyak mengambrukkan media cetak, di pihak lain malah menumbuhkan media siber dan mengubah perilaku kita dalam mengonsumsi berita -- Presiden menegaskan bahwa pers semakin diperlukan di saat lompatan kemajuan teknologi dan informasi melimpah seperti ini.  Pers dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan fakta. Pers akan membangun narasi dan peradaban baru. "Insan pers harus menyelami latar belakang informasi yang diterima sebelum menyebarkannya. Sajikan berita yang membangun dan memotivasi, bukan sebaliknya menyebarkan hoax dan berita memecah belah," ujarnya berharap.

 

Warisan Budaya Minangkabau

Pameran Warisan Budaya Sumatera Barat merayakan HPN 2018 di Padang. (Foto- Dit WDB)

 

Meskipun kebudayaan belum menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo, mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Surakarta ini, belakangan menaruh perhatian pada tradisi dan warisan budaya. Terbukti saat mengunjungi Kabupaten Solok Selatan, melihat rumah-rumah gadang yang cantik-cantik dalam usianya yang tua -- yang pernah dilihat pertama kali sebelum jadi wali kota -- langsung memerintahkan Menteri PUPR merevitalisasi rumah-rumah di Nagari Saribu Rumah Gadang itu, dan harus selesai tahun ini.

Saat memberikan sertifikat tanah keluarga pelopor pers Djamaluddin Adinegoro, di Talawi, Sawahlunto, ia spontan mendukung pendirian Museum Adinegoro. Bahkan saat mengunjungi Nagari Tuo Pariangan, di Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan tempat cikal bakal  Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Presiden langsung memerintahkan menteri terkait untuk merevitalisai. Beberapa tahun lalu desa kuno ini, telah dinyatakan oleh Travel Budget, sebuah media pariwisata berpengaruh di dunia, sebagai satu dari lima desa kuno  terindah di dunia yang ada di Indonesia.

Terkait rumah gadang, telah dibicarakan dalam Seminar 1 Februari 2018 di Padang, yang digelar oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemdikbud bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat,  menyorot "Media Massa dan Warisan Budaya". Salah satu pembicara, Kenedi Nurhan (Kompas) mengatakan bahwa rumah gadang sudah masuk ke dalam 19 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia dari Sumatera Barat. Selain rumah gadang,  sistem garis keturunan Ibu di masyarakat Minangkabau, Songket Pande Sikek, Tato Mentawai,  Silek (silat) Minang, Randai, Pasambahan, Tari Piriang (piring), dll.

Baca juga : Media Cetak dan Warisan Budaya di Tengah Revolusi Digital

Kenedi lebih jauh menjelaskan, warisan budaya secara umum dikategorikan dalam dua bentuk : Warisan Budaya Benda (tangible), seperti misalnya candi, artefak, situs, dll; dan Warisan Budaya Tak Benda (intangible), misalnya tradisi lisan, adat istiadat, seni pertunjukan, ritual, kearifan tradisional, dll. Untuk itu diperlukan literasi budaya, bagi para pemangku kepentingan agar mampu memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia (khususnya Sumatera Barat), sebagai identitas bangsa (dan identitas lokal).

Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Nadjamuddin Ramly menambahkan bahwa Indonesia dewasa ini memiliki kekayaan warisan budaya yang luar bisa banyaknya.  Sayangnya anggaran untuk pelestariannya kurang memadai. Pada hal warisan budaya itu penting sebagai penguat jati diri bangsa.  Berapa anggaran kebudayaan 2018 di Kemdikbud?  "Kebudayaan hanya 1,5 T, 3/4 nya untuk gaji, sedangkan pendidikan 40 T. Menurut Komisi X DPR RI, harusnya kebudayaan 30 T. Di Malaysia, Thailand, dan Kanada, anggaran warisan budaya bisa 100 T," paparnya. (bersambung)

 

Yusuf Susilo Hartono

Yusuf Susilo Hartono

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post