Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
NASIONAL

Catatan dari Padang (2): Sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan Kembikbud Hilmar Farid saat sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan di Padang, 1 Februari dalam rangka peringatan HPN 2018. (Foto: Dit-WDB)

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid "memanfaatkan" Hari Pers Nasional (HPN) untuk sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan dan Indonesiana.

KABARE.ID : Tentu saja Dirjen Kebudayaan Kemdikbud tidak sendirian, dalam "memanfaatkan" (baca berpatisipasi) perayaan HPN 2018. Kementerian lain, seperti Kementerian  Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BUMN, kalangan swasta nasional dan daerah, jajaran Pemprov Sumatera Barat, juga ikut serta mangayubagyo.

Sejak 10 tahun terakhir ini, konsep perayaan HPN bukan semata dari wartawan untuk wartawan, atau dari pers untuk pers, akan tetapi dari wartawan untuk bangsanya, rakyat, Tanah Air dan pemerintahnya. Oleh karena itu, sambil tetap menjaga indepensi, Panitia HPN menggandeng banyak pihak untuk terlibat dan berbagai peran / tanggung jawab. Hal ini yang tidak terlihat, bahkan disalahpahami  oleh mereka yang siang malam  "memakai kaca mata hitam". Semoga pada saatnya mendapat hidayah, mau berganti kaca mata putih bening.
 
Bahwa pada setiap kali perayaan terasa seperti memulai sesuatu yang baru, itu fakta. Mungkin disebabkan karena partner yang selalu baru. Partner Pemerintah Provinsi yang berbeda-beda SDM, karakter, jurus, potensi daerah, kemampuan anggaran,  dan lain-lain. Sebagai contoh kecil, jika HPN 2018 Panitia Pusat bekerja sama dengan Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas muslim, tentu berbeda saat HPN 2017, Panitia Pusat kerja sama dengan Provinsi Maluku yang mayoritas non-muslim. Bagi sang pembelajar dan pemetik hikmah hidup,  setiap HPN sesungguhnya terdapat sekian banyak pembelajaran positif.

 

Empat Langkah Pemajuan  

Sastrawan Darman Munir menanggapi sosialisasi Dirjen Kebudayaan. (Foto:Dit-WDB) 

 

Kembali ke sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di depan ratusan peserta, antara lain pejabat Dinas Kebudayaan Kabupaten/ Kota se Prov. Sumatra Barat, dosen, seniman, wartawan, dll., di Padang (1/2/2018), Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menjelaskan latar belakang, proses, tantangan, dan hambatan.  Sampai akhirnya, impian UU Kebudayaan yang digagas sejak 1982, dan draftnya terus berubah, final seperti sekarang ini, setelah diketok palu dalam rapat paripurna DPR-RI, tanggal  27 April 2017.

Banyak pro kontra memang, mengiringi kelahirannya ini. Hilmar paham, karena begitu banyak definisi dan pendekatan yang dipakai, baik di kalangan internal maupun eksternal. Jika di dalam definisi kebudayaan menurut Koentjaraningrat terdapat tiga hal pokok : gagasan, perilaku dan produk, maka UU Pemajuan Kebudayaan ini lebih condong ke produk budayanya.  

Seperti yang dapat kita baca dalam pasal 5, objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Adapun penamaan UU ini "Pemajuan Kebudayaan", bukan yang lain, tambah Hilmar, dikaitkan dengan Undang Undang Dasar 1945, negara memajukan kebudayaan. Tepatnya UUD 1945 Pasal  32, berbunyi "(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangan nilai-nilai budayanya."...

Isi dari pemajuan kebudayaan dalam UU Pemajuan Kebudayaan  ada empat langkah: 1) Pelindungan, 2) Pengembangan, 3)Pemanfaatan, dan 4) Pembinaan. 

Langkah Pelindungan mencakup inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pengambangan mencaup penyebarluasan, pengayaan keberagaman, pengkajian. Pemanfaatan mencakup membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Dan Pembinaan mencakup pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, dan peningkatan kapasitas tata kelola kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Terkait dengan SDM Kebudayaan, terutama yang ada di  pemerintahan, Hilmar mengakui belum ideal. Hal ini tidak bisa lepas dari sistem rekrutmen dan pengangkatan pejabat. Hilmar mengusulkan, pejabat yang mengurus kebudayaan harus orang-orang yang mengerti kebudayaan. Jangan orang yang tidak mengerti kebudayaan, dan tidak memiliki kompeten diangkat menduduki jabatan tertentu di bidang kebudayaan. Ia memberi contoh dunia Kedokteran, yang diangkat ya harus tenaga dokter, tidak bisa kompetensi yang lain. 

Sementara itu di SDM Kebudayaan yang ada di masyarakat, kini sedang dilakukan verifikasi dan kompetensi. Salah satu tujuannya adalah di era pasar bebas ini, SDM Kebudayaan, termasuk di dalamnya seniman, agar bisa berkiprah di tingkat nasional, regional dan maupun internasional.

Dalam konteks seni-budaya sebagai pembinaan karakter, Hilmar berharap UU Pemajuan Kebudayaan dapat membantu  seniman percaya diri dan menjelajah dunia dengan ekspresinya. 

Terlecut oleh pendapat Presiden Jokowi, bahwa seni budaya  adalah kor bisnis, atau dalam kesempatan lain Presiden menyatakan bahwa DNA bangsa Indonesia adalah seni budaya, ditambah UNESCO menilai bahwa Indonesia merupakan negara adidaya kebudayaan, Hilmar dengan kendaraan UU Pemajuan Kebudayaan nampak semangat membereskan tata kelola kebudayaan di dalam negeri. Juga bersemangat meningkatkan popularitas seni budaya Indonesia di tingkat internasional. Semoga! (bersambung).

Yusuf Susilo Hartono

Yusuf Susilo Hartono

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post