Monday 8 May 2015 / 22:03
  • -
Komunitas

Bupati Teluk Wondama Imbau Masyarakat Jangan Minder dengan Status Nelayan dan Petani

Ilustrasi: Nelayan (IST)

Di Wondama banyak pemuda yang berprofesi sebagai nelayan dan petani tidak menyantumkan data yang sesungguhnya pada informasi KTP. Data yang seharusnya nelayan dan petani diisi wirausaha, dll. Sehingga membuat mereka tidak terdata dalam bantuan sosial bagi nelayan dan petani.

WONDAMA - KABARE.ID: Penyaluran Bantuan social (Bansos) Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengalami sedikit perubahan data terutama Bansos Perikanan dan Bansos Pertanian yang bersumber dari APBD kabupaten Teluk Wondama.

Bupati Teluk Wondama, Bernadus A. Imburi ketika menggelar jumpa pers dengan sejumlah wartawan di ruang media center Covid-19 di Manggurai, mengakui penyaluran bansos masih terkendala data. Ia pun minta dalam pembuatan Kartu Tanda penduduk (KTP-el) kedepan nanti masyarakat Wondama tidak memberikan data yang keliru, jika status pekejaan petani maka tulis petani jika nelayan maka tulis nelayan.

"Jangan gengsi mengakui keberadaan status pekerjaan yang sebenarnya, sehingga ketika ada bantuan seperti ini tidak terjadi kesalahpahaman lagi," ujarnya.

Lebih parah lagi dirinya megungkapkan hingga saat ini masih ada rakyat Wondama yang tak miliki KTP akhirnya dia menegaskan agar Dikdukcapil bekerja lebih maksimal lagi dan pastikan semua rakyat Wondama kantongi KTP-el.

“Ada sejumlah penduduk Wondama tidak miliki KTP, Dikdukcapil perhatikan ini baik, kedepan jangan seperti ini lagi. ada KTP tapi mata pencaharian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pekerjaan nelayan tapi status pekerjaan di KTP wiratswasta. pemuda di kampung yang pekerjaannya nelayan tetapi tidak tertera di KTP nelayan maka tidak akan bisa terima bantuan,” ungkap Imburi.

Tetapi kata Imburi semua rakyat yang berdiam di bumi Wondama tetap akan diperhatikan pemerintah sebab kita adalah sama rakyat Indonesia. “Contoh ada ojek yang tidak punya KTP Wondama tidak bisa kita masukan untuk dapat bantuan sebab harus miliki NIK Wondama. Mereka tidak punya KTP Wondama tetapi andai kata satu orang saja terkena dampak kesehatan tidak mungkin pemda Wondama biarkan sebab dia warga Negara Indonesis atas dasar kemanusiaan kita harus bantu dan layani,” tutur Imburi. (*)

 

Sumber: reportasepapua.com

 

Baskoro Dien

TIDAK ADA KOMENTAR

KOMENTAR

Popular Post